Tangerang (ANTARA) - Pemerintah Kota Tangerang, Banten mengusulkan agar jalur kendaraan berat termasuk truk pengangkut hasil tambang diarahkan ke akses jalan tol guna mengurangi beban lalu lintas di jalan umum.
"Khususnya bagi kendaraan berat yang mengangkut hasil tambang menuju wilayah kabupaten, kami harap bisa diarahkan melalui jalur tol Kartaraja, Teluknaga dan PIK 2,” kata Wakil Wali Kota Tangerang Maryono Hasan usai rapat koordinasi bersama Gubernur Banten di KP3B, Banten, Jum'at.
Maryono mengatakan Pemerintah Kota Tangerang mendukung penuh langkah Pemprov Banten dalam memperkuat sinkronisasi pengaturan operasional truk tambang lintas kabupaten/kota.
Baca juga: Kurangi kemacetan, Pemprov Banten atur jam operasional truk tambang
Ia menjelaskan Pemprov Banten tengah menyusun langkah terpadu dari hulu ke hilir dalam penanganan aktivitas truk tambang yang melintas di delapan kabupaten/kota di Banten.
"Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang merupakan bagian dari jalur hilir distribusi hasil tambang dari wilayah Lebak dan sekitarnya. Karena itu, sinkronisasi lintasan antar daerah menjadi sangat penting agar kebijakan yang diterapkan tidak berjalan sendiri-sendiri,” ujar Maryono.
Pemkot Tangerang, lanjutnya, telah menetapkan enam titik pantau kendaraan berat dan menerapkan pembatasan jam operasional berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 93 Tahun 2022, yakni hanya diperbolehkan beroperasi antara pukul 22.00 hingga 05.00 WIB.
"Aturan ini sudah berjalan, namun ke depan kami berharap sinkronisasi antar daerah di bawah koordinasi Pemprov Banten bisa semakin kuat. Dengan begitu, lalu lintas kendaraan berat bisa lebih tertib dan tidak menimbulkan gangguan di kawasan perkotaan,” kata dia.
Baca juga: Soal penanganan truk ODOL di Serang terkendala regulasi jalan tol
Maryono, juga berharap agar ke depan jalur distribusi kendaraan berat dapat lebih diarahkan ke akses jalan tol untuk mengurangi beban lalu lintas di jalan umum.
"Khususnya bagi kendaraan berat yang mengangkut hasil tambang menuju wilayah kabupaten, kami harap bisa diarahkan melalui jalur tol Kartaraja, Teluknaga dan PIK 2,” katanya.
Sementara itu Gubernur Banten Andra Soni menegaskan Pemprov akan segera menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dengan menyusun pengaturan jam operasional yang sinkron antar kabupaten/kota.
"Kita ingin ada keseragaman pengaturan jam operasional kendaraan tambang di seluruh wilayah Banten. Rapat koordinasi ini bagian dari langkah bersama agar pergerakan truk tambang bisa lebih tertib, aman, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat,” jelas Andra Soni.
Ia juga meminta seluruh pihak, termasuk pengelola tol dan instansi terkait, untuk berkoordinasi menyiapkan regulasi teknis dan memastikan pelaksanaan di lapangan benar-benar efektif.
"Pemerintah punya kewenangan untuk mengatur ini. Kalau sudah ada tol, ya harus dimanfaatkan. Jangan sampai truk-truk berat justru memilih jalur alternatif yang membahayakan masyarakat hanya karena ingin menghindari biaya tol,” kata dia.
Baca juga: Petugas gabungan awasi perlintasan truk tambang di Serang-Cilegon
