Serang (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Serang menemukan sebanyak 3.227 alat peraga sosialisasi (APS) melanggar ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) di Kota Serang.
Anggota Bawaslu Kota Serang Fierly Murdlyat Mabrurri, di Serang, Rabu, mengatakan berdasarkan hasil pendataan panitia pengawas pemilihan umum kelurahan/desa (PKD) di 67 kelurahan, terdapat 3.227 alat peraga sosialisasi (APS) yang tersebar di Kota Serang.
"APS tersebut memuat foto dan identitas bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang. APS itu terdiri dari banner, spanduk, billboard, baliho, dan stiker," katanya.
Baca juga: Bawaslu RI beri atensi khusus pelaksanaan Pilkada 2024 Kota Serang
Jika diklasifikasi, jumlah APS dari dua bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang telah mendaftar ke KPU Provinsi Banten berjumlah 1.007 APS. Sementara jumlah APS dari tiga bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang yang telah mendaftar ke KPU Kota Serang berjumlah 2.220 APS.
“Pendataan ini kami lakukan sebagai bahan penertiban yang rencananya akan dilakukan sebelum masa kampanye. Sesuai tahapan pemilihan kampanye itu dimulai dari tanggal 25 September sampai dengan tanggal 23 November 2024," katanya.
Pendataan ini juga berguna untuk referensi pengawasan dana kampanye para bakal pasangan calon ke depan.
Baca juga: KPU Kota Serang siapkan 992 TPS untuk Pilkada 2024
Dari hasil pendataan tersebut, APS paling banyak berada di Kecamatan Cipocok Jaya berjumlah 1.203 APS, Kecamatan Taktakan 654 APS, Kecamatan Serang 567 APS, Kecamatan Walantaka 238 APS, Kecamatan Curug 242 APS dan Kecamatan Kasemen 223 APS.
"Kami banyak menerima masukan dari masyarakat tentang banyaknya APS bergambar calon dipasang di jalan protokol, di depan lembaga pendidikan, dan di depan tempat ibadah. Bahkan beberapa APS dianggap membahayakan, tentu hal tersebut melanggar," katanya.
Menurutnya, ini tidak bisa disebut alat peraga kampanye (APK) karena memang belum masuk tahapan kampanye, bahkan APS milik partai politik yang ditemukan berisikan materi kalimat dan gambar bermuatan unsur ajakan kepada masyarakat untuk memilih partai maupun calon legislatif perwakilan partai sebelum jadwal masa kampanye.
"Hasil pendataan ini akan kami sampaikan kepada para pihak seperti pemerintah daerah dan kepolisian, dan tentu saja kepada pimpinan kami di Bawaslu Provinsi Banten, untuk dilakukan penertiban," katanya.
Kegiatan rapat koordinasi tahapan pemilihan 2024 dihadiri oleh seluruh panwascam, Anggota KPU Kota Serang Hanifa, Kasat Reskrim Polresta Serang Kota Kompol Hengky Kurniawan dan Kasipidum Kejari Serang Purkon Rohiyat.
Baca juga: Dua Kabupaten di Banten masuk kategori rawan di Pilkada 2024
