Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan langkah antisipasi menghadapi libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), terutama pada aspek cuaca ekstrem, pasokan pangan, keamanan, dan potensi kemacetan akibat lonjakan arus logistik.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandhi, usai mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri.
“Itu rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Pak Menteri Dalam Negeri dalam rangka kesiapan kita semua, baik pemerintah pusat maupun daerah, serta lembaga kementerian untuk menghadapi liburan Natal dan Tahun Baru,” kata Deden di Pendopo KP3B Kota Serang, Senin.
Menurut dia, kewaspadaan perlu ditingkatkan karena sejumlah faktor risiko sedang meningkat. “Akhir-akhir ini banyak faktor yang membuat kita semua harus berhati-hati dan senantiasa melakukan kesiapsiagaan. Yang pertama terkait masalah cuaca, kita juga turut perhatian atas bencana yang terjadi di beberapa daerah, terutama di Sumatera,” ujarnya.
Baca juga: Pertamina Patra RJBB pastikan layanan SPBU KM 57A siap hadapi libur Nataru
Pasokan pangan juga menjadi perhatian agar tidak terganggu selama libur panjang. “Yang kedua juga pasokan pangan, jangan sampai itu juga menjadi terhambat karena liburan natal dan tahun baru,” tambahnya.
Deden menyebut faktor keamanan menjadi fokus berikutnya, sehingga instruksi Kemendagri menekankan kolaborasi lintas lembaga. “Harus ada kolaborasi antara forkopimda di daerah dengan stakeholder-stakeholder itu,” katanya.
Selain itu, Banten disebut masuk dalam wilayah rawan banjir rob, karena dikelilingi garis pantai. Antisipasi dilakukan melalui edukasi masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan BPPBD kabupaten/kota.
Untuk mitigasi longsor, Pemprov Banten akan menindaklanjuti hasil rapat melalui pertemuan internal dan koordinasi dengan Polda Banten.
Ia juga menyoroti meningkatnya aktivitas angkutan tambang setelah penutupan sumber tambang di Jawa Barat.
“Akhir-akhir ini intensitasnya cukup luar biasa. Mungkin bisa naik lima sampai tujuh kali lipat. Ini sangat berpotensi memberikan kesulitan dalam rangka libur Natal dan Tahun Baru,” katanya.
Baca juga: Jelang Natal dan tahun baru, harga beras medium di Lebak turun
Menurut Deden, opsi pembatasan bahkan penutupan sementara ruas jalan tertentu akan dikaji lebih lanjut.
Dari sisi lingkungan, pemerintah memastikan kondisi hutan dan aktivitas pertambangan tetap terkontrol, sambil memperkuat koordinasi dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).
“Untuk Banten masih terkontrol penambangan hutan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan data itu benar sehingga tidak menjadi kejadian luar biasa seperti di daerah lain,” tuturnya.
Penanganan tambang ilegal juga terus dilakukan bersama TNGHS dan aparat penegak hukum. “Ada lima kecamatan yang sekarang menjadi tempat penambangan emas liar. Itu sudah kita koordinasikan dengan TNGHS serta pihak polisi,” kata Deden, seraya menegaskan bahwa penertiban telah berjalan dan sebagian lokasi sudah ditutup.
Baca juga: Perkuat kamtibmas Nataru, Polda Banten optimalisasi PAM Swakarsa
