Serang (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, Provinsi Banten, melakukan penyisiran ulang pada sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan pada 2026 dan langkah ini diambil sebagai imbas dari pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Serang, Ina Linawati, di Serang, Jumat, mengungkapkan total pemotongan anggaran yang harus dihadapi mencapai Rp195 miliar, sehingga menuntut adanya penyesuaian program secara menyeluruh.
"Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kini tengah melakukan pemetaan terkait dengan program prioritas yang akan dilaksanakan, tentunya disesuaikan dengan kemampuan fiskal kita," ujar Ina.
Baca juga: Pemprov Banten berstrategi hadapi koreksi negatif TKD Rp554 miliar
Proses penyisiran ulang ini, lanjutnya, berpegang pada prinsip money follow program prioritas, di mana alokasi dana akan difokuskan pada program yang dianggap paling mendesak sesuai kemampuan keuangan yang baru.
Ina merinci, pemotongan anggaran sebesar Rp195 miliar tersebut berasal dari pengurangan dana transfer umum sebesar Rp186 miliar dan dana untuk program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau rumah bersubsidi senilai Rp9 miliar.
Ia menegaskan bahwa dengan besarnya angka pemotongan tersebut, penyesuaian terhadap program-program yang telah ditetapkan sebagai prioritas pun tidak dapat dihindari.
"Tentunya mungkin ada beberapa prioritas yang terdampak. Program prioritas nya disesuaikan dengan kemampuan keuangan," katanya.
Baca juga: Pemkot Serang genjot PAD usai DAU dari pusat dipangkas Rp186 miliar
Meskipun demikian, Bappeda belum dapat merinci program prioritas mana saja yang akan disesuaikan karena prosesnya telah beralih ke tahap penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).
"Secara inti saya tidak bisa menyampaikan ya, karena memang itu sekarang posisinya sudah di KUA-PPAS, ada di BPKD," tuturnya.
Penyisiran ulang ini merupakan langkah strategis Pemkot Serang untuk memastikan APBD 2026 tetap sehat dan fokus pada layanan paling esensial bagi masyarakat di tengah keterbatasan anggaran.
Baca juga: Wali Kota Tangerang: DAU sasar pembangunan hingga penanganan stunting
