"Penanganan stunting, inflasi dan kemiskinan ekstrem dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), BUMN, TNI, Polri, Kejaksaan , Pengadilan Negeri dan perusahaan swasta," kata Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lebak Tuti Nurasiah di Lebak, Minggu.
Pemerintah Kabupaten Lebak dalam penanganan stunting, inflasi dan kemiskinan ekstrem melalui sistem "keroyokan" sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Ia mengakui kegiatan penanganan stunting, inflasi dan kemiskinan ekstrem 2024, mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya.
Baca juga: Pengabdian masyarakat UI sosialisasi stunting di kampung mualaf Badui
Berdasarkan hasil intervensi serentak pada November 2024 terhadap balita di Kabupaten Lebak sebanyak 109.498 balita, terealisasi sekitar 4,07 persen atau 4.452 balita teridentifikasi stunting, sedangkan akhir tahun 2023 sekitar 4,8 persen.
Data stunting 4,07 persen pada 2024 di daerah itu menurun dibandingkan 2023, dan kini sudah dimasukkan ke aplikasi elektronik -Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM).
Beragam program telah digulirkan dalam rangka menjadikan anak-anak Lebak yang lebih sehat dengan tumbuh kembang yang baik.
Program tersebut dikelompokkan dalam intervensi gizi spesifik serta intervensi gizi sensitif, dimana pada 2024, dialokasikan sebesar Rp184,58 miliar.
Baca juga: Gebyar Gerakan Anak Tangerang Sehat targetkan layani 805 balita stunting
Keberhasilan Lebak dalam menurunkan angka stunting bukan hanya dampak dari intervensi pemerintah daerah saja. Gerakan masyarakat, semangat gotong royong serta hadirnya inovasi-inovasi menjadikan Lebak sebagai daerah yang mampu menekan angka prevalensi stunting.
Sedangkan angka inflasi pada November 2024, Kabupaten Lebak menurun 2,10 persen atau di bawah Nasional sebesar 2,84 persen dan Provinsi Banten 2,86 persen.
Untuk menurunkan inflasi dengan menggelar operasi pasar murah dan kerja sama dengan Bulog untuk menstabilkan harga bahan pokok.
Selanjutnya, untuk penanganan 0 persen kemiskinan ekstrem melalui tiga strategi utama, yaitu pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan masyarakat serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan pada tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp500 miliar.
"Angka kemiskinan ekstrem 2024 menurun 1,7 persen dari sebelumnya 2,77 persen," katanya.
Program untuk menurunkan kemiskinan ekstrem, antara lain dengan pemberian bantuan sosial bagi penyandang disabilitas dan masyarakat miskin, pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin, pemberian sarana dan prasarana usaha produktif.
"Untuk menurunkan angka stunting, inflasi, dan kemiskinan ekstrem dengan kerja keras dan berkolaborasi, juga komitmen yang kuat dari semua pihak menjadi kunci utama," kata Tuti.
Baca juga: Program MBG jangka panjang mampu bebaskan stunting
