Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas stunting dan kemiskinan, salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam pidato Peresmian dan Groundbreaking 1.179 SPPG serta Peresmian 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri di Palmerah, Jakarta, Jumat, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Menurut dia, program tersebut dirancang untuk mengatasi stunting yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa stunting merupakan kondisi kekurangan gizi yang berdampak pada perkembangan sel tubuh, termasuk sel otak, tulang, dan otot anak.
"Jadi stunting akibat juga dari proses pemiskinan, proyek pemiskinan rakyat Indonesia. Stunting waktu itu 25 persen dari anak-anak kita. Kita tidak bisa dengan teori, tidak bisa hanya dengan kata-kata, hanya dengan program-program indah," ujar Presiden.
Baca juga: Sejumlah SPPG Polri dilengkapi kemandirian pangan
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah memilih pendekatan intervensi langsung kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, serta masyarakat lanjut usia yang tidak mampu. Ia menegaskan bahwa kebijakan serupa juga telah diterapkan oleh puluhan negara di dunia.
Sebagai contoh, Presiden menyinggung keberhasilan program pemberian makan gratis di India yang telah berjalan lebih dari satu dekade. Padahal menurut dia, pendapatan per-kapita India hanya setengah dari Indonesia.
Selain itu, program tersebut juga telah memiliki payung hukum kuat dan menjangkau ratusan juta masyarakat.
Baca juga: Program MBG di Kabupaten Serang sasar siswa SKh
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menanggapi kritik yang menyebut program tersebut sebagai pemborosan anggaran negara.
Ia menilai tudingan tersebut sebagai bentuk kampanye negatif yang tidak mempertimbangkan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.
Kepala Negara menekankan, pendanaan program makan bergizi gratis berasal dari hasil efisiensi anggaran negara.
Pemerintah melakukan penghematan terhadap berbagai kegiatan yang dinilai kurang produktif, termasuk rapat, seminar, maupun perjalanan dinas yang tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
"Uang ini adalah hasil penghematan. Hasil efisiensi dari anggaran yang saya dan tim saya yakin kalau tidak kita hemat, uang ini akan dimakan oleh korupsi. Akan dihabis-habiskan untuk memperkaya oknum-oknum pribadi-pribadi," tegasnya.
Baca juga: DPR tekankan percepatan pembentukan SPPG di Banten demi meratanya MBG
