Serang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, Provinsi Banten, menggencarkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan akademisi, organisasi masyarakat, hingga perangkat desa untuk menekan angka stunting yang kini tercatat turun menjadi 20,2 persen pada 2024 yang tahun 2023 tercatat 23 persen.
Wakil Bupati Serang, Muhammad Najib Hamas, di Serang, Kamis, mengatakan sinergi yang masif antar-pemangku kepentingan diperlukan untuk mengejar target penurunan stunting sesuai standar nasional.
"Semangat untuk berkolaborasi ini diharapkan terutama dari akademisi, praktisi, dan profesional. Karena berbicara stunting tidak hanya makanan bergizi, tetapi diperkuat aspek penyuluhan dan edukasi," ujarnya.
Baca juga: 15.960 keluarga di Kota Serang berisiko stunting
Menurut Najib, forum penanganan stunting ini tidak hanya melibatkan Dinas Kesehatan, tetapi juga seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Puskesmas, camat, hingga pihak universitas.
Langkah ini dinilai krusial di tengah efisiensi anggaran, sehingga peran aktif berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serang, Rahmat Setiadi, menambahkan, pola penanganan stunting saat ini mengadopsi strategi lintas sektor yang komprehensif, mulai dari tingkat RT, RW, desa, hingga kabupaten.
"Kita melibatkan sektor pendidikan di mana semua universitas di Kabupaten Serang sudah bekerja sama. Organisasi profesi kesehatan juga semua dilibatkan berkolaborasi," katanya.
Baca juga: Pemkot Tangerang apresiasi kolaborasi Injourney bantu atasi stunting
Rahmat berharap setiap OPD memiliki program pendukung untuk intervensi stunting, meskipun sektor kesehatan menjadi pemimpin utama (leading sector). Ia mencontohkan keberhasilan penanganan Tb yang juga menggunakan metode keroyokan lintas sektor.
"Mudah-mudahan dengan kontribusi kerja sama ini bisa menurunkan angka stunting lebih baik lagi, kalau memungkinkan sampai nol kasus," tuturnya.
Berkat kerja sama tersebut, angka stunting di Kabupaten Serang berhasil turun dari 23 persen pada 2023 menjadi 20,2 persen pada 2024 berdasarkan data e-PPGBM. Pemkab kini fokus mengejar sisa target penurunan 1,8 persen agar sesuai target nasional 2025 sebesar 18,2 persen.
Baca juga: Medes Yandri Susanto sebut 26 persen desa di Indonesia tanggap stunting
