Lebak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten memprioritaskan lokus penanganan stunting balita di 20 desa yang tersebar di sembilan kecamatan di daerah itu.
"Kita mengutamakan penanganan stunting untuk mempersiapkan Generasi Emas 2045," kata Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lebak Tuti Nurasiah di Lebak, Selasa.
Penanganan prioritas lokus stunting di 20 desa di sembilan kecamatan ini, karena tingginya jumlah keluarga risiko stunting (KRS), prevalensi stunting tinggi, dan cakupan layanan rendah.
Ia mengatakan penanganan stunting secara multidimensi, sedangkan pencegahan harus multisektor dengan kolaborasi pentahelix yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, media, dunia usaha, dan kelembagaan atau komunitas masyarakat.
Baca juga: Siapkan generasi emas, Pemkab Lebak percepat penurunan stunting
Selain itu, dilakukan intervensi sensitif melibatkan 18 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Lebak, karena mereka memiliki anggaran sesuai tugas dan fungsi (tupoksi) masing-masing.
Misalnya, kata dia, OPD pertanian, peternakan, dan perikanan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi ketersediaan pangan masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) terdapat anggaran pembangunan penyediaan air bersih, sanitasi, hingga bantuan rumah layak huni.
"Semua penanganan stunting itu harus berjalan secara keroyokan dan konvergen terintegrasi dengan saling keterkaitan serta memengaruhi yang dilaksanakan sesuai tupoksi masing-masing," katanya.
Ia menjelaskan penanganan stunting juga melalui intervensi spesifik dengan pedoman baru berdasarkan ketentuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengenai tata laksana balita bermasalah gizi yang dilaksanakan di rumah sakit oleh dokter spesialis anak.
Baca juga: Tangerang terima insentif fiskal Rp7,2 miliar dari penanganan stunting
Selain itu, dokter spesialis anak serta dokter spesialis kandungan dan kebidanan melakukan pendampingan di 21 puskesmas untuk memberi resep susu pangan olahan untuk keperluan medis khusus (PKMK).
"Kami optimistis kasus stunting itu dipastikan turun dan tidak melahirkan kasus baru jika semua komponen bersinergi dan berjalan," katanya.
Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR Kabupaten Lebak Suhendro mengatakan pemerintah daerah membangun sarana sanitasi sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (spaldes) untuk mencegah prevalensi stunting.
Saat ini, pihaknya melakukan pembangunan sarana sanitasi yang menyehatkan dengan spaldes itu dibiayai dari APBD 2025 sebesar Rp1 miliar.
Baca juga: Pemkab Serang kolaborasi lintas sektor untuk tekan stunting
Selama ini, kasus stunting di antaranya disebabkan tidak ada ketersediaan pasokan air bersih dan sanitasi buruk.
"Kami optimistis pembangunan sarana sanitasi itu dipastikan dapat mencegah prevalensi stunting," kata dia.
Berdasarkan hasil penimbangan dan pengukuran balita pada Agustus 2025 di Kabupaten Lebak teridentifikasi positif stunting sebanyak 4.246 orang atau 4,18 persen dari jumlah 101.513 balita yang sudah di-input ke aplikasi elektronik -Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM).
Baca juga: Pemkot Tangerang apresiasi kolaborasi Injourney bantu atasi stunting
