Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Provinsi Banten, terus mencari solusi yang tepat sebagai upaya untuk menekan jumlah pekerja yang terkena gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal oleh perusahaan tempat kerjanya.
Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah di Tangerang, Senin, mengatakan bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka pihaknya tengah membuka Balai Latihan Kerja (BLK) sebanyak-banyaknya sebagai solusi penanganan PHK berkelanjutan.
"Solusi kami ini yang kami tawarkan untuk usaha-usaha, kami juga buka BLK. Jadi kami menawarkan beberapa, itu kan bisa jadi servis AC, bengkel, potong rambut, make-up, terus menjahit. Itu bisa dijadikan industri-industri yang bisa menampung mereka kalau mereka ingin," katanya.
Baca juga: 2.400 pekerja industri tekstil di Tangerang kena PHK
Menurutnya, pembukaan BLK ini akan dijadikan solusi untuk memberikan pelatihan program wirausaha mulai dari pelatihan menjahit, mencukur, service elektronik, hingga pelatihan make-up.
Dimana, lanjutnya, para peserta BLK ini nantinya akan memiliki keahlian di bidang yang mereka inginkan, kemudian membuka usaha rumahan.
"Enterpreneur sendiri. Kayak sekarang kan orang pada bikin kopi, menjahit aja orang pasti butuh kok. Penjahit itu orang pasti butuh, make-up aja orang pasti butuh. Ya kan anak perpisahan, wisuda, pernikahan dan lain-lain," tutur dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang, Rudi Hartono menuturkan, pasca Pandemi COVID-19 PHK besar-besaran masih terus menghantam Industri padat karya di Kabupaten Tangerang. Terlebih, industri yang umumnya berorientasi ekspor.
"Itu memang dampak secara global, memang tidak seimbang antara produksi dan permintaan. Kalau tidak seimbang mau tidak mau perusahaan akan melakukan efisiensi. Itu yang dilakukan pasti akan terjadi," ujarnya.
Baca juga: Menteri BUMN upayakan efisiensi anggaran tak sebabkan PHK
Rudi menegaskan kondisi tersebut berbeda dengan apa yang terjadi pada PT Mayora Indah TBK, yang sempat viral usai melakukan PHK terhadap pekerjanya.
"Mayora beda, karena itu habis kontrak, itu 200-an PHK. Kalau PT Victroy Cingluh karena order dari luar negeri turun drastis," ucapnya.
Pemerintah Kabupaten Tangerang, masih terus berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor UMKM dan pemanfaatan konsumsi dalam negeri, meskipun tengah diterpa pelemahan ekonomi global.
"Posisinya sekarang karena ekonomi di luar negeri juga kurang baik, kita dorong perkuatan UMKM karena penduduk kita besar dan produk-produk UMKM supaya diminati. Kalau kaitan dengan order (luar negeri) tidak bisa berbuat banyak. Apalagi perusahaan padat karya itu orientasinya ekspor," tuturnya.
Dia mengatakan dari hampir empat juta penduduk Kabupaten Tangerang, saat ini terdapat 2,5 juta angkatan kerja dengan jumlah pengangguran 0,06 persen.
"Kita akan terus berupaya, bulan ini kita buka BLK Kosambi. Kita pemda menyiapkan pelatihan-pelatihan kerja dan pemenuhan hak-hak pekerja apakah itu pesangon, jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan hari tua itu kita usahakan supaya terpenuhi," kata dia.
Baca juga: Cari solusi dampak PHK, Presiden Prabowo panggil menteri dan Sritex
Pada triwulan pertama 2025 sebanyak 3.000 pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor industri tekstil.
"Tahun 2025 ada kurang lebih 3.000 an, paling banyak dari PT Victory Cingluh Indonesia," kata Rudi.
Gelombang PHK besar-besaran masih terus menghantam industri padat karya di Kabupaten Tangerang, pasca Pandemi COVID-19. Terlebih industri-industri yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tangerang umumnya berorientasi terhadap ekspor.
Kondisi itu sebut Rudi, berbeda dengan yang terjadi pada PT Mayora Indah TBk, yang viral juga melakukan PHK terhadap para pekerjanya. "Mayora beda, karena itu habis kontrak, itu 200-an PHK. Kalau PT Victroy Cingluh karena order dari luar negeri turun drastis," tuturnya.
Baca juga: Satgas PHK dibentuk seusai upah minimum naik 6,5 persen
