Serang (ANTARA) - Bupati Serang Ratu Rachmatu Zakiyah secara resmi membuka Asesmen Kompetensi dengan Metode Computer Assisted Competency Test (CACT) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) bagi 2.000 Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang, Banten.
"Asesmen ini merupakan komitmen Pemkab Serang untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik," kata Bupati Serang Ratu Rachmatu Zakiyah di Serang, Senin.
Kegiatan yang berlangsung pada 11–15 Agustus 2025 ini merupakan salah satu dari 10 program prioritas dalam 100 hari kerja Bupati Ratu Rachmatu Zakiyah dan Wakil Bupati Muhammad Najib Hamas.
Baca juga: Pemprov Banten siapkan Rp109 miliar untuk guru non-ASN di 2025
Menurutnya, asesmen ini untuk melakukan pemetaan potensi dan kompetensi ASN secara akurat. Hasilnya akan menjadi dasar dalam pengelolaan manajemen talenta dan penerapan sistem merit yang adil, transparan, dan berkelanjutan.
Dia mengatakan bahwa di bawah kepemimpinannya menjamin tidak akan ada praktik jual beli jabatan. Promosi dan rotasi akan dilaksanakan secara profesional berdasarkan hasil asesmen.
"Kami akan fokus pada hasil asesmen. Untuk semua ASN di Kabupaten Serang, jangan coba-coba melakukan hal yang tidak bermoral. Saya tegaskan lagi bahwa tidak ada jual beli jabatan," ujarnya.
Baca juga: Pemprov Banten jadikan hasil asesmen ASN dasar mutasi dan promosi
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang Surtaman menambahkan bahwa asesmen ini digelar untuk menggali potensi para pegawai.
"Melalui asesmen ini, Ibu Bupati akan mengetahui siapa saja yang potensinya sangat potensial, potensial, cukup potensial, atau kurang potensial," jelasnya.
Ia mengatakan bahwa hasil pemetaan tersebut akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi para pegawai yang memiliki potensi terbaik untuk menduduki jabatan strategis, sehingga penempatan pejabat benar-benar didasarkan pada kompetensi dan kinerja.
Asesmen ini diikuti oleh 2.000 ASN yang terdiri atas pejabat administrasi, pengawas, jabatan fungsional, dan pelaksana. Pelaksanaannya dibagi menjadi lima sesi, dengan 400 peserta per hari.
Baca juga: Mendes PDT: Aparatur desa harus terbebas dari peredaran narkoba
