Serang (ANTARA) - Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmennya untuk mencari solusi persoalan rekrutmen pegawai RSUD Cilograng dan Labuan yang dinilai bermasalah.
Pihaknya telah meminta laporan tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten dan menyoroti pentingnya mencegah praktik tidak transparan.
“Terkait itu saya sudah minta kepada Kepala BKD untuk bisa memberikan laporan tertulis kepada saya terkait proses di sana, bahwa praktik-praktik seperti berkas yang tidak sesuai hingga dugaan titipan harus benar-benar dicegah,” kata Andra di Kota Serang, Kamis.
Baca juga: Pemprov Banten pastikan rekrutmen pegawai RSUD Cilograng transparan
Andra juga menyampaikan keprihatinannya atas peserta seleksi yang telah menandatangani kontrak kerja, namun belakangan dibatalkan akibat koreksi nilai afirmasi. Ia menilai pemerintah tidak boleh tinggal diam terhadap kerugian yang ditimbulkan.
“Tentu nanti kita akan carikan solusinya seperti apa. Ini tidak bisa dibiarkan. Kalau memang ada yang sudah kehilangan pekerjaan karena kesalahan prosedur, pemerintah harus hadir,” kata dia.
Ombudsman RI Perwakilan Banten, di tempat terpisah, menilai ada potensi maladministrasi dalam proses rekrutmen tersebut.
Baca juga: Bunker radioterapi RSUD Banten untuk layanan kanker diresmikan
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Banten, Fadli Afriadi, menyebut penandatanganan kontrak sebelum masa sanggah dinyatakan selesai adalah prosedur yang tidak lazim.
“Kalau penandatanganan kontrak dilakukan sebelum masa sanggah selesai, ini tidak lazim. Apalagi ada koreksi nilai setelahnya yang berdampak pada peserta. Itu jelas merugikan dan berpotensi maladministrasi,” ujar dia.
Fadli menegaskan pihaknya siap menindaklanjuti jika ada laporan resmi dari peserta yang merasa dirugikan. Ombudsman juga membuka ruang pengaduan dengan jaminan perlindungan identitas pelapor.
“Kalau memang peserta bukan pihak yang bersalah, tapi justru menjadi korban karena kelalaian pansel, maka pemerintah wajib bertanggung jawab,” kata Fadli.
“Silakan datang atau hubungi kami. Identitas akan dirahasiakan, yang penting laporannya jelas dan disertai data pendukung,” ujar dia menambahkan.
Baca juga: Gubernur Andra dukung percepatan pembangunan SPPG di Banten demi Program MBG
