Serang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang saat ini tengah melakukan proses verifikasi untuk 200 penerima bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di tahun ini.
Kepala Bidang (Kabid) Perumahan di DPRKP Kabupaten Serang, Deni Hartono, di Serang, Selasa, mengatakan tahun ini DPRKP mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp5 miliar untuk bantuan pembangunan RTLH.
"Saat ini sedang tahap verifikasi. Kita memiliki satu data RTLH dari 200 penerima itu, tinggal mana yang lebih diprioritaskan dari hasil musrenbang dan usulan beberapa lembaga," katanya.
Ia menjelaskan untuk tahap verifikasi sudah mencapai 90 persen. Namun, berdasarkan hasil verifikasi banyak usulan dengan permintaan pembangunan dan peningkatan rumah. Sedangkan untuk program DPRKP bukan untuk peningkatan rumah melainkan prioritas untuk pembangunan.
”Kalau peningkatan rumah belum bisa kita tangani, berarti ini untuk yang 200 unit ini khusus untuk pembangunan. Jadi dari rumah yang tidak layak huni kita robohkan dan dibangun baru. Untuk anggaran setiap rutilahu sebesar Rp25 juta," katanya.
Baca juga: Pemkab Serang bantu bedah 200 RTLH senilai Rp25 juta per unit
Deni mengungkapkan, berdasarkan data pada Tahun 2025 menyisakan sebanyak 8.196 RTLH yang sudah adanya Surat Keputusan (SK) Bupati Serang yang mana dari jumlah tersebut sebanyak 617 sudah dibangun dari berbagai program bantuan, sehingga menyisakan sebanyak 7.579 unit karena RTLH menjadi Sadar atau Satu Data Rutilahu.
Sehingga, dalam penanganan baik dari DPRKP, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Serang, CSR Bank BJB KCK Banten, Pemprov Banten, maupun Pemerintah Pusat jika akan melakukan penanganan RTLH menggunakan Satu Data Rutilahu.
”Ke depan, para pengampu RTLH, baik kita (DPRKP), Baznas, CSR Bank BJB, pemerintah provinsi, maupun bersumber dana dari APBN menggunakan data kita (Satu Data Rutilahu) untuk penanganannya. Kita juga sudah ada beberapa yang MoU dengan DPRKP baik Bank BJB, Baznas dan provinsi. Intinya untuk penanganan rutilahu menggunakan data kita,” katanya menjelaskan.
Baca juga: Gubernur Andra Soni usulkan PPN pada program pembangunan RTLH dihapus
