Serang (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, Provinsi Banten mengoptimalkan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai strategi utama untuk melanjutkan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) pada 2026 di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Serang Novriady Eka Putra di Serang, Selasa, mengatakan kolaborasi dengan pihak swasta menjadi kunci, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 tidak menyediakan alokasi khusus untuk pos RTLH.
"Tahun 2026 tidak ada alokasi RTLH di APBD. Jadi, strategi kami adalah mengoptimalkan bantuan eksternal, khususnya dana CSR dari perusahaan yang beroperasi di wilayah Banten," ujarnya.
Baca juga: Atasi AIDS, TBC, dan malaria, Pemkot Serang libatkan lintas sektor
Novriady menilai keterlibatan sektor swasta cukup efektif untuk menutup celah anggaran pemerintah. Saat ini, dukungan konkret telah berjalan melalui kemitraan dengan PT Kawah Anugerah Properti yang tengah merealisasikan pembangunan 250 unit RTLH melalui skema CSR.
Jumlah bantuan dari swasta tersebut melebihi usulan bantuan yang diajukan Pemkot Serang ke pemerintah pusat melalui kementerian, yang tercatat sebanyak 200 unit.
"Kami tidak bisa hanya bertumpu pada anggaran pemerintah. Tidak mungkin mengejar kebutuhan perbaikan hunian warga yang makin besar kalau sumber pendanaannya hanya satu pintu," ujarnya.
Baca juga: Rumah lansia roboh akibat angin kencang di Lebak dibangun ulang
Optimalisasi dana CSR ini dinilai mendesak mengingat data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren peningkatan jumlah RTLH di Kota Serang, yang naik dari 53 unit menjadi 86 unit dalam satu tahun terakhir.
Meski mengandalkan dana swasta, Novriady memastikan pemerintah tetap memegang kendali dalam verifikasi data penerima manfaat. Bantuan diprioritaskan bagi warga berpenghasilan rendah dan masuk kategori rentan sosial agar tepat sasaran.
"Target perbaikan sebenarnya lebih besar, tapi kami harus realistis menyesuaikan kemampuan. Yang terpenting program tetap berjalan melalui kerja sama berbagai pihak," pungkasnya.
Baca juga: Pemprov Banten prioritaskan pembangunan sekolah baru demi pemerataan
