Jakarta (ANTARA) - Plt Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin berterima kasih kepada mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD yang menyoroti lembaganya usai pemberhentian Hasyim Asy'ari sebagai ketua oleh DKPP RI.
"Tentu kita terima kasih (pada) semua kritikan, masukan ke penyelenggara," ujar Afifuddin di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin.
Menurutnya, pernyataan Mahfud merupakan ungkapan rasa sayang terhadap proses demokrasi.
Baca juga: Kasus asusila, Ketua KPU Hasyim Asy'ari diberhentikan tetap dari jabatannya
Oleh karena itu, dia menegaskan apa yang menjadi perhatian semua pihak tentu akan menjadi atensi KPU juga sebagai penyelenggara pemilu.
KPU berkomitmen untuk memperbaiki kinerja yang kurang baik dan tetap mempertahankan kinerja yang sudah baik.
Pria yang akrab disapa Afif itu juga melihat kritikan yang dilayangkan kepada KPU merupakan pengingat untuk menjaga profesionalitas dan integritas menjelang Pilkada Serentak 2024.
"Kami melihatnya sebagai kritik dan juga sekaligus pengingat buat kita semua untuk senantiasa profesional serta menjaga integritas dari semua jajaran kita menjelang pelaksanaan pilkada," tuturnya.
Baca juga: Korban asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari apresiasi putusan DKPP
Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD menyoroti kualitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) usai pemberhentian Hasyim Asy'ari sebagai ketua oleh DKPP RI terkait kasus asusila.
Melalui akun X pribadi-nya, Mahfud menilai jajaran KPU RI saat ini tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada Serentak 2024.
"Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia," tulis Mahfud dikutip ANTARA, Senin.
Sebab, muncul berbagai rumor negatif yang menyangkut para komisioner KPU RI lainnya setelah skandal Hasyim terungkap.
Salah satunya yakni dugaan setiap komisioner KPU yang mendapatkan 3 mobil dinas mewah.
Baca juga: Presiden Jokowi pastikan pilkada berjalan baik pascapemberhentian Ketua KPU
Ada pula kabar tindakan berlebihan, yakni penyewaan pesawat jet dengan alasan keperluan dinas.
"Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah," tulis dia.
"Ada juga penyewaan jet (untuk alasan dinas) yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam," lanjutnya.
Hal inilah yang membuat dirinya menilai bahwa pemerintah dan DPR seharusnya mengambil tindakan terhadap para komisioner dan tidak membiarkan hal itu terjadi.
Menurut Mahfud, perombakan atau pergantian seluruh komisioner KPU RI patut dipertimbangkan seiring dengan akan dilaksanakannya Pilkada Serentak 2024.
"Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November mendatang. Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK," pungkas Mahfud.
Baca juga: Golkar Banten disebut terancam tak dapat teman koalisi di pilgub
