Dalam upaya menekan angka kemiskinan di Provinsi Banten pihaknya juga akan melihat hasil rekomendasi Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai wilayah dan faktor yang mempengaruhi angka kemiskinan.
"Dari rekomendasi BPS kita lihat juga bagaimana, wilayah mana saja, sehingga program itu dapat tepat sasaran," katanya.
Baca juga: Anggota DPD RI kordinasikan persoalan alih fungai lahan di Banten
Baca juga: Anggota DPD RI kordinasikan persoalan alih fungai lahan di Banten
Sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan, Pemprov Banten telah menyiapkan tiga strategi, mulai dari strategi mengurangi beban pengeluaran, mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan meningkatkan pendapatan.
Ketiga strategi tersebut nantinya akan dilakukan oleh sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten dengan berbagai program kegiatannya selama tahun anggaran 2024.
Baca juga: Pj Gubernur Banten Al Muktabar tekankan percepatan pelaksanaan APBD 2024
Baca juga: Pj Gubernur Banten Al Muktabar tekankan percepatan pelaksanaan APBD 2024
Sementara itu, Pj Gubernur Banten Al Muktabar menuturkan Pemprov Banten bersama seluruh kabupaten dan kota di daerah itu terus menggiatkan pembangunan yang sudah diformulasikan di masing-masing APBD Tahun 2024.
Al Muktabar memastikan terus konsisten untuk mengimplementasikannya, karena itu bagian dari gerakan reformasi birokrasi tematik berdampak yang sudah diluncurkan beberapa tahun lalu.
“Saya pastikan formulasi APBD di provinsi serta kabupaten dan kota mendukung ke arah pembangunan tematik itu seperti penanganan stunting, gizi buruk, peningkatan investasi serta penanggulangan kemiskinan ekstrem,” katanya.
Baca juga: Bawaslu Kota Serang temukan pelanggaran pemasangan baliho capres-cawapres