Tangerang Selatan (ANTARA) - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berharap agar Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bisa mengawal setiap program pokok yang dijalankan oleh desa/kampung wisata.
Ketua Tim Panja Standardisasi Desa Wisata Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay di Tangerang, Jumat menyampaikan bahwa dorongan ini dilakukan sebagai upaya memperkuat dampak nyata desa wisata terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.
"Ya, kalau harapan saya sebetulnya Kementerian Pariwisata harus mulai mendatangi ke sini (desa wisata), baik mengutus satu atau dua orang staf mereka untuk meminta penjelasan apa sebetulnya program pokok yang diinginkan oleh mereka?," kata Saleh.
Baca juga: Komisi VII apresiasi Desa Wisata Keranggan Tangsel libatkan kelompok difabel
Menurut dia, saat ini Kemenpar belum terlihat perannya dalam mengawal dan mengawasi progres perkembangan dari program desa wisata, apa lagi yang sebagiannya belum dilaporkan ke DPR. Karena itu, dirinya meminta Kemenpar untuk turun langsung ke lapangan dan memberitahukan sejumlah kegiatan-kegiatan atau program di daerah terkait wisata.
"Karena itu supaya nanti makna dari bantuan Kementerian Pariwisata itu lebih terasa, saya pikir mereka harus datang khusus. Bisa ditanyakan, didiskusikan atau kalau bisa diuji (program desa wisata)," ujarnya.
Dia menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah, khususnya Kemenpar untuk turun langsung mengawal serta membimbing pengembangan desa dan kampung wisata tersebut.
"Jadi bisa dibaurkan dengan inovasi-inovasi baru, makanya kita serahkan nanti untuk mereka (desa wisata) mengerjakannya," ucapnya.
Baca juga: Komisi VII DPR minta pemerintah bantu permodalan desa wisata
Dalam kesempatan itu, Saleh mengajak Kemenpar untuk mengevaluasi bersama dengan pemerintah daerah terkait kinerja pengelolaan desa wisata. Selain itu, dia juga ingin melihat sejauh mana peran pemerintah untuk mengupayakan peningkatan pariwisata.
Menurut dia, kerja yang dilakukan pada sektor pariwisata juga bukan hanya tugas dari Kemenpar, melainkan juga tugas dari DPR sebagai pengawas dan pengawal program. Pasalnya, dia mengatakan bahwa Kemenpar merupakan kementerian terbesar kedua yang menjadi mitra Komisi VII DPR RI.
"Harapan saya sih begitu, jadi kita jangan didikte juga mereka (desa wisata) karena salah satu hal yang sangat dijaga di dalam pengembangan wisata itu adalah kreatifitas," kata dia.
Baca juga: Komisi VII DPR: Bandara Soekarno Hatta harus jadi etalase wisata Banten
