GMNI Tangerang tolak pemilihan kepala daerah oleh DPRD

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Tangerang, Banten menolak keras terkait wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Ketua Cabang GMNI Kabupaten Tangerang Endang Kurnia di Tangerang mengatakan bahwa wacana pemilihan kepala daerah langsung oleh dewan tersebut tidak menyentuh akar persoalan mahalnya ongkos politik. Namun, justru berpotensi merampas demokrasi dan hak politik rakyat.

"Ini bukan sekadar perubahan teknis pemilu, melainkan upaya sistematis merampas kedaulatan rakyat dan menarik kembali demokrasi ke ruang gelap elit politik," terangnya.

Baca juga: GMNI Tangerang minta KLH tindak tegas industri pencemar lingkungan

Menurut dia, soal tingginya biaya pilkada bukan disebabkan oleh keterlibatan rakyat, melainkan praktik internal partai politik sejak proses pencalonan.

"Pilkada langsung lahir dari luka sejarah kekuasaan yang elitis dan tertutup. Ia menjadi jalan agar rakyat tidak lagi sekadar penonton, tetapi penentu arah kepemimpinan daerah," ujarnya.

Ia bilang, jika hak pemilihan oleh rakyat itu hendak dicabut dan dialihkan ke DPRD, maka yang terjadi bukan efisiensi, melainkan pemusatan kuasa di tangan segelintir orang.

Menurutnya, dengan alasan penghematan anggaran yang kerap dijadikan dalih menjadi arah yang menyesatkan. Meski demikian demokrasi harus berbiaya, tetapi jauh lebih murah daripada biaya korupsi atas kekuasaan.

"Pilkada oleh DPRD justru membuka ruang lebar bagi transaksi politik, lobi-lobi gelap, dan jual beli jabatan yang menjauhkan pemimpin dari tanggung jawab moral kepada rakyat," terangnya.

Baca juga: GMNI pertanyakan keterangan DPRD Tangerang soal kenaikan gaji

Dia mengungkapkan, bila kepala daerah yang lahir dari proses elitis tidak akan merasa berutang kepada publik. Ia akan lebih tunduk pada kepentingan partai, fraksi, dan elit yang memilihnya.

"Dari sinilah kebijakan tak lagi berpihak pada rakyat, melainkan pada kepentingan kekuasaan. Demokrasi pun berubah menjadi formalitas, sekadar prosedur tanpa substansi," paparnya.

Pihaknya meminta, proses demokrasi seharusnya menempatkan rakyat sebagai penentu utama, bukan sekadar penonton dari keputusan elite politik.

"Jadi bila wacana ini dijalankan, maka ini adalah langkah mundur yang mengabaikan perjuangan panjang masyarakat sipil dalam merebut ruang partisipasi politik. Negara seharusnya memperbaiki kualitas pilkada langsung, bukan malah mencabutnya," kata dia.

Baca juga: GMNI Tangerang desak pemerintah bongkar pagar laut di pantura Tangerang