Tangerang (ANTARA) - DPR RI menekankan kepada industri padat karya untuk menyerap tenaga kerja lokal, khususnya yang berada di sekitar lingkungan pabrik sehingga mampu membangkitkan ekonomi daerah dan nasional.
"Kami apresiasi yang sudah dilakukan PT Panarub Industri di Kota Tangerang ini. Memiliki enam ribuan pekerja tetapi hanya dua warga asing dan sisanya lokal semua. Ini bisa contoh bagi industri lainnya meski produknya diekspor," kata Ketua Tim Komisi VII DPR RI Evita Nursanty usai melakukan kunjungan kerja ke PT Panarub Industry Kota Tangerang Banten, Jumat.
Evita menuturkan industri alas kaki adalah salah satu sektor padat karya yang menyerap tenaga kerja. Maka itu DPR tak hanya melihat pada proses impor, ekspor maupun izin, tetapi juga penyerapan tenaga kerja.
Hal ini untuk memastikan kesempatan bekerja bagi masyarakat sekitar. Bahkan perusahaan pun harus memberikan kontribusi lebih pada lingkungan dalam sektor kesehatan, pendidikan dan energi hijau.
Baca juga: DPR janji benahi regulasi izin usaha bahan baku alas kaki
Terkait hal itu, Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT Panarub Industri sebagai rangkaian pengawasan yang telah dilakukan selama empat hari dengan Kementerian Perindustrian.
"Kita ingin cocokkan data dengan fakta di lapangan. Sebab Komisi VII sedang menyusun RUU kawasan industri serta Panja daya saing," ujarnya.
Sementara itu, PT Panarub Industri di Kota Tangerang memiliki 6.323 tenaga kerja dengan rincian 6.321 tenaga kerja lokal dan dua orang tenaga kerja asing.
Begitu juga dengan pabrik di Brebes Jawa Tengah terdapat 15 ribu karyawan dan didominasi oleh tenaga kerja lokal meskipun produk yang dihasilkan dikirim ke luar negeri.
Selain itu, perusahaan pun memastikan proses produksi yang dijalankan memperhatikan lingkungan sekitar seperti menekan habis setiap produksi tidak ada limbah.
"Limbah kita kalau pun ada hanya sedikit dan itu kita distribusi ke Indocement dan kita yang membayar. Ini sebagai bentuk komitmen perusahaan," kata Presiden Direktur (atau Direktur Utama) PT Panarub Industry Budiarto Tjandra.
Baca juga: DPR pastikan RUU Kawasan Industri akomodasi aspirasi pelaku usaha
