Cilegon (ANTARA) - Komisi VII DPR RI menilai kemandirian bahan baku menjadi fondasi daya saing sektor industri nasional, dan meminta pemerintah menyesuaikan kebijakan fiskal agar industri dapat berkontribusi optimal dalam mengurangi ketergantungan impor bahan baku.
Pimpinan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty saat di PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) di Kota Cilegon, Jumat menegaskan industri petrokimia strategis karena menyuplai bahan baku untuk berbagai sektor vital.
“Ini industri yang memproduksi bahan baku, sementara selama ini masalah industri kita adalah kekurangan bahan baku sehingga harus impor,” kata Evita.
Baca juga: Komisi VII DPR dorong rekayasa teknologi kurangi impor garam industri
Evita menyebut kehadiran Lotte Chemical Indonesia sejalan dengan target kemandirian industri nasional. “Dengan keberadaan Lotte Chemical Indonesia ini, kita harapkan akan mengurangi ketergantungan kita terhadap impor, khususnya untuk industri tekstil, plastik, dan lainnya,” ujar Evita.
Namun ia menegaskan perlunya dukungan regulasi untuk mempercepat penguatan kapasitas industri petrokimia nasional.
“Di Thailand, Singapura, Malaysia itu impornya zero, tidak dikenakan tarif impor. Harapan Lotte ke depan adalah pemerintah juga bisa memberikan yang sama karena daya saing industri ini akan meningkat,” katanya.
Selain penyesuaian tarif impor LPG, Komisi VII juga mencatat aspirasi industri mengenai perluasan insentif fiskal. “Dari 15 produk yang dimiliki Lotte Chemical, baru 7 yang mendapatkan tax holiday. Mereka mengharapkan tax holiday bisa bertambah sesuai produk yang mereka hasilkan,” ucap Evita.
Baca juga: Realisasi HGBT dan batasi impor disebut kunci daya saing petrokimia
Manajemen LCI menyambut dukungan DPR. Vice President Director LCI, Jojok Hadrijanto, mengatakan kunjungan legislatif memberi energi positif bagi industri kimia nasional. “Semoga ini menjadi angin segar untuk semua industri, tidak hanya Lotte Chemical,” katanya.
Menurut Jojok, ada tiga poin kebutuhan utama industri. “Yang pertama itu import duty untuk LPG. Yang kedua untuk produk-produk petrokimia nasional. Yang ketiga insentif tax holiday,” tuturnya.
Evita memastikan aspirasi industri akan dibawa ke rapat lintas kementerian. “Karena sifatnya Panja Daya Saing, kita bisa memanggil lintas kementerian,” tegasnya.
Baca juga: Perkuat daya saing industri, Kemenperin dorong hapus tarif impor LPG
