Cilegon (ANTARA) - Komisi VII DPR RI mendorong percepatan efisiensi distribusi industri lewat pembahasan RUU Kawasan Industri, termasuk skema peralihan angkutan dari truk menuju kereta api.
Upaya itu dinilai penting untuk menekan biaya logistik dan beban infrastruktur negara.
Pimpinan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII, Chusnunia, di Kota Cilegon, Kamis, mengatakan biaya distribusi menggunakan kereta api saat ini masih lebih tinggi daripada truk.
Namun, ia menilai moda rel memiliki keunggulan dari sisi efektivitas waktu dan keamanan.
“Dari sisi efektivitas waktu, energi, keselamatan, kita berharap bisa mencari jalan agar lebih efektif dan harganya bisa lebih murah melalui kereta api,” ujarnya setelah mendengar paparan Direktur Utama PT Krakatau Steel Akbar Djohan mengenai rencana penggunaan kereta api untuk transportasi logistik.
Baca juga: Pemerintah diminta Komisi VII DPR sesuaikan fiskal dukung bahan baku
Ia menekankan percepatan kebijakan distribusi berbasis rel harus dilakukan sebelum pertumbuhan industri menimbulkan beban biaya semakin besar.
Menurut dia, pola distribusi yang bergantung pada truk membuat infrastruktur jalan dan APBN menanggung beban berlebih. “Kalau kita tidak bergerak, beban biaya makin besar. Truk itu kan membebani jalan dan APBN,” katanya.
Oleh karena itu, Komisi VII mendorong opsi kebijakan yang memberi insentif efisiensi agar moda kereta menjadi lebih kompetitif dibandingkan dengan angkutan darat.
Menurut Chusnunia, skema tersebut akan dibahas lebih teknis pada pembahasan RUU Kawasan Industri.
Baca juga: Perkuat daya saing industri, Kemenperin dorong hapus tarif impor LPG
Ia menjelaskan pertumbuhan industri nasional membutuhkan sistem distribusi yang stabil, murah, dan tidak membebani negara. Ia menilai integrasi moda kereta dalam kawasan industri harus menjadi standar pada perencanaan baru.
“Maka secepatnya, bahkan kita dorong dari sekarang,” ucapnya.
Kebijakan penguatan logistik ini juga disebut berhubungan langsung dengan daya saing industri yang selama ini tercatat menghadapi banyak hambatan biaya. DPR menilai efisiensi logistik dapat menekan struktur biaya produksi yang masih lebih tinggi dari negara pesaing.
Melalui RUU Kawasan Industri, DPR ingin mendorong penyediaan infrastruktur dasar industri lebih efektif dan terukur, termasuk penyediaan jalur distribusi yang terintegrasi. Penguatan tata kelola distribusi disebut penting agar kawasan industri memiliki standar operasional yang sama.
Chusnunia menegaskan efisiensi distribusi merupakan komponen strategis penguatan iklim investasi. Ia berharap pembahasan RUU Kawasan Industri mampu menghasilkan mekanisme distribusi industri yang lebih modern, lebih aman, dan lebih hemat biaya.
Hadir dalam Kunjungan Spesifik tersebut yakni Bane Raja Manalu (PDIP), Ma’ruf Mubarok (F-Gerindra), Jamal Mirdad (F-Gerindra), Erna Sari Dewi (F-NasDem), dan Izzudin Alqassam Kusuba (FPKS).
Baca juga: Kemenperin soroti belum optimalnya integrasi antara kilang dan petrokimia
