Serang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, Provinsi Banten, secara resmi menuntaskan pengangkatan tenaga honorer melalui penyerahan Surat Keputusan (SK) kepada 6.057 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu formasi 2025.
Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah, di Serang, Senin, menyerahkan langsung SK tersebut dalam upacara pengukuhan yang dipusatkan di Alun-alun Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten.
"Di pundak saudara-saudari terletak harapan masyarakat untuk memberikan andil terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan pelayanan publik yang prima," ujarnya.
Baca juga: Gubernur Banten serahkan SK PPPK paruh waktu perkuat layanan publik
Bupati menegaskan bahwa status sebagai PPPK paruh waktu bukan sekadar profesi, melainkan sebuah pengabdian besar kepada negara. Ia meminta para pegawai yang baru dikukuhkan untuk tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas dan akhlak mulia guna menjaga nama baik institusi Pemkab Serang.
Berdasarkan Keputusan Bupati Serang Nomor: 813/kep.571-huk.bkpsdm/2025, sebanyak 6.057 pegawai tersebut terdiri dari 1.982 tenaga guru, 334 tenaga kesehatan, dan 3.741 tenaga teknis.
Meski telah mengantongi SK pengangkatan, Ratu Zakiyah memastikan kinerja para PPPK paruh waktu ini akan dipantau secara ketat. Proses evaluasi dan pembinaan nantinya akan dilakukan secara rutin oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
"Tentu ada evaluasi. Saya sampaikan tadi harus meningkatkan kinerja dan kedisiplinan, karena pasti ada penilaian dari tim pembina," tegasnya.
Baca juga: Pemkot Tangerang anggarkan Rp68,2 M untuk gaji PPPK Paruh Waktu
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Kabupaten Serang, Sugi Hardono, menjelaskan bahwa pengukuhan ini merupakan langkah nyata Pemkab Serang dalam menjalankan amanat pemerintah pusat terkait penataan tenaga non-ASN yang dibatasi hingga akhir tahun 2025.
"Alhamdulillah, 6.057 PPPK paruh waktu di Kabupaten Serang sudah dikukuhkan hari ini. Ini adalah komitmen daerah dalam menyelesaikan status kepegawaian sesuai kebijakan pusat," kata Sugi.
Acara tersebut turut disaksikan oleh Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas, Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum, Sekda Serang Zaldi Dhuhana, serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Serang.
Baca juga: BKN target tuntaskan pengangkatan 190 ribu PPPK Jabar dan Banten pada 2025
