Perkuat layanan sosial dan keluarga, Pemprov Banten siapkan Posyandra

Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sedang menyiapkan program Pos Pelayanan Desa Sejahtera (Posyandra) sebagai upaya memperkuat ketahanan keluarga dan meningkatkan efektivitas layanan sosial di tingkat desa dan kelurahan.

Gubernur Banten Andra Soni menjelaskan Posyandra dirancang agar menjadi pusat layanan terpadu yang melibatkan langsung kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pemantauan gizi anak, pendampingan sosial, dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

“Melalui Posyandra, PKK bisa berperan langsung di lapangan, mendampingi masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari monitoring pelaksanaan program sosial dan gizi anak,” kata Gubernur Andra Soni di Serang, Rabu.

Baca juga: Ekonomi Syariah dipacu menjadi gerakan sosial untuk sejahterakan keluarga

Ia menegaskan kehadiran Posyandra merupakan langkah konkret pemerintah untuk memastikan seluruh keluarga di Banten mendapatkan pendampingan yang menyeluruh, tidak hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga pendidikan, ekonomi, dan lingkungan hidup.

“Sinergitas antara pemerintah dan PKK sangat penting, karena kesejahteraan bermula dari keluarga yang kuat, sehat, dan mandiri,” ujarnya.

Andra juga menyoroti peran aktif kader PKK di desa dan kelurahan yang selama ini menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Salah satunya melalui inovasi PKK Mengajar yang tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun komunikasi dan keharmonisan dalam keluarga.

Program Posyandra, lanjutnya, akan diintegrasikan dengan berbagai inisiatif pembangunan berbasis desa seperti Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) guna memperkuat akses layanan publik dan mempercepat pemerataan pembangunan.

Baca juga: PKK Banten salurkan bantuan alat dapur untuk korban bencana di Anyer

Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Banten Tinawati Andra Soni mengajak seluruh kader PKK untuk beradaptasi dengan tantangan zaman dan terus memperkuat 10 Program Pokok PKK sebagai dasar gerakan pembangunan keluarga.

“Gerakan PKK tidak berdiri sendiri, tetapi harus bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan keluarga sehat, cerdas, dan sejahtera,” ujarnya.

Tinawati menambahkan PKK harus hadir di tengah masyarakat untuk mengatasi berbagai persoalan sosial seperti stunting, kemiskinan, dan ketahanan pangan melalui pemberdayaan keluarga.

“Para kader PKK adalah ujung tombak pembangunan. Mereka harus menjadi penggerak keluarga berdaya dan mandiri,” katanya.

Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 tingkat Provinsi Banten di Pendopo Gubernur juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat sinergi dengan kader PKK.

Dalam acara tersebut, sejumlah kader berprestasi menerima penghargaan Adhi Bhakti sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.