Serang, Banten (ANTARA) - Sejumlah elemen yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Serang Untuk Demokrasi (Amunisi) meminta para kades dan kepolisian agar menjaga netralitas dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Serang sehingga bisa dilaksanakan secara jujur, adil, umum, bebas dan rahasia tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang merusak demokrasi.
Koordinator Amunisi, Sendi dalam keterangan yang diterima di Serang, Banten Senin, mengatakan pihak aktivis, politisi, pengusaha, merasa prihatin semoga tidak terjadi lagi di PSU, sehingga masyarakat bisa benar-benar mencoblos sesuai hati nurani nya masing-masing.
Menurut dia, PSU Pilkada Kabupaten Serang, menelan biaya nyaris Rp50 miliar dan akan dilaksanakan pada Sabtu (19/4), sesuai keputusan MK No 70/PHPU.BUP-XXIII/2025.
Baca juga: KPU Kabupaten Serang temukan 6.381 surat suara PSU rusak
Namun, Amunisi akan mengerahkan relawannya pada 11 kecamatan di Kabupaten Serang yang dianggap rawan serta pemantauan dilakukan mulai dari TPS hingga pleno ditingkat kecamatan.
"Relawan kita jumlahnya terbatas, jadi kita pantau hanya di titik rawan, diantaranya di Cikande, Ciruas, Kramatwatu.Kita sampling saja, terutama Dapil 2, Dapil Kramatwatu," kata Sendi.
Pihak Amunisi juga berencana akan bersurat ke Mabes Polri untuk melakukan audiensi dengan Divisi Propam, agar personel kepolisian menjaga netralitas dan bertindak lebih profesional dalam bertugas menjalankan pengamanan PSU.
Bahkan Amunisi juga menyayangkan minim nya sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Serang terkait PSU, sehingga angka partisipasi diperkirakan menurun drastis dibanding tahun lalu.
Baca juga: Bawaslu perketat pengawasan, cegah potensi pelanggaran PSU Serang
