Antisipasi putus sekolah, anggota DPRD Banten usulkan bulan Bhakti Pendidikan

Serang (ANTARA) - Anggota Komisi V DPRD Banten Hasbi Sidiq mengusulkan agar Pemprov Banten mengusulkan bulan Bhakti Pendidikan dalam upaya mengantisipasi meningkatnya angka putus sekolah bagi keluarga kurang mampu.

"Butuh solusi dari persoalan pendidikan yang terjadi di Banten. Khususnya dalam mengantisipasi angka putus sekolah. Salah satunya melalui hari Bhakti pendidikan," kata Hasbi Sidiq usai bersilaturahmi dengan perwakilan Kepala Sekolah di Banten, Jumat.

Dalam pertemuan tersebut, kata Hasbi, para kepala sekolah (kepsek) berkeluh kesah dari polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang berdampak terhadap daya tampung hingga mutu pendidikan dan munculnya pungutan. 

Menurut Hasbi Sidik, sekolah negeri dengan mutu dan label favorit, banyak diburu masyarakat karena gratis, ternyata berdampak luas. 

"Semua memburu sekolah negeri berlabel favorit. Gratis, punya mutu, " kata Hasbi Sidik.

Baca juga: Tokoh Lebak bangun ponpes untuk tampung siswa putus sekolah

Dari situasi tersebut, Hasbi Sidik mengungkap muncul persoalan-persoalan yang harus dihadapi sekolah diantaranya rombongan belajar (rombel) melebihi kapasitas atau penambahan ruang baru. 

"Ketika rombel melebihi kapasitas yang sewajarnya, maka mutu sekolah dan kepercayaan publik terhadap proses PPDB turun," kata Politisi Partai Gerindra ini.

Dia mengungkapkan, jika sekolah kekurangan kelas, maka berdampak pada ruang kelas yang padat atau bahkan tanpa bangku hingga penggunaan ruang lain. Kemudian, ketika muncul opsi penambahan ruang atau pemenuhan bangku, maka dari sinilah muncul pungutan. 

"Kondisi ini akan terus berlangsung, karena jumlah sekolah terbatas dan sebarannya tidak merata," kata Hasbi.

Dampak lainnya dari berburu sekolah negeri gratis dan berlabel favorit, kata Hasbi, juga muncul rentetan permasalahan lainnya, seperti banyak sekolah swasta yang gulung tikar karena tidak ada muridnya.

"Pastinya sekolah swasta berjatuhan. Nah siswa tidak mampu, karena jika harus ke swasta mahal, putus sekolah," kata dia.

Jika kondisi ini dibiarkan, kata dia, dampak terparah yang dihadapi Provinsi Banten adalah ancaman putus sekolah yang setiap tahunnya akan mendongkrak angka pengangguran yang semakin tinggi. 

"Banyak anak sekolah putus terhenti di ijasah SMP sederajat. Mereka pasti tak tersentuh lowongan kerja, yang minimal mensyaratkan SMA sederajat.

Baca juga: Peringatan HAN, Pemkab Lebak upayakan anak tidak putus sekolah

Menurut dia, butuh solusi dari persoalan pendidikan yang terjadi di Banten. Khususnya dalam mengantisipasi angka putus sekolah. 

Dia menjelaskan, salah satu solusinya yang bisa segera didorong adalah menggandeng dan bekerjasama dengan sekolah swasta untuk menampung siswa yang tak masuk negeri. 

"Dari mana pembiayaannya?. Menurut saya bisa dari APBD, dibantu penggalangan dana," kata Hasbi Sidik. 

Dia menjelaskan bahwa penggalangan dana bisa dengan menyelenggarakan bulan bakti pendidikan. 

Oleh karena itu, ia meminta Pemprov Banten merumuskan gerakan Bulan Bakti pendidikan, dengan melibatkan para industri atau perusahaan dan stakeholder. 

"Kita undang mereka untuk memberikan kontribusi. Hasilnya dilaporkan. Perusahaan mana dan siapa saja yang menyumbang, dipublikasikan. Ada laporan rincian yang wajib diketahui publik, "kata Hasbi.

Namun demikian, kata dia, agar kebijakan ini berjalan baik, perlu diatur oleh regulasi yang kuat serta perlunya pengawasan, mengingat memajukan dunia pendidikan bukan hanya peran pemerintah saja akan tetapi semua komponen masyarakat.

"Pendidikan ini kan layanan dasar yang sangat penting, maka butuh kebijakan pemerintah dan dukungan masyarakat juga. Bila perlu nanti regulasinya pakai Perda," pungkas Hasbi Sidiq.

Baca juga: HUT Banten, mahasiswa tuntut pemprov atasi pengangguran hingga pendidikan