Serang (ANTARA) -
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai 52,20 persen atau sebesar Rp6,19 triliun dari total Rp11,87 triliun.
Realisasi tersebut terhitung hingga 31 Juli 2024, yang dinilai lebih tinggi atau naik 6,33 persen bila dibandingkan pada triwulan dua tahun 2023 lalu sebesar 45,87 persen.
"Proses penyerapan anggaran telah sesuai dengan ketentuan serta jadwal yang telah direncanakan. Demikian halnya dengan proses perencanaan maupun penganggaran telah melalui proses sesuai tahapan yang telah ditentukan peraturan perundangan," ujar Rina di Serang, Banten, Sabtu.
Baca juga: Pj Gubernur Banten Al Muktabar tekankan percepatan pelaksanaan APBD 2024
Rina menyampaikan belanja operasional yang sifatnya dalam rangka mendukung aktivitas pelayanan umumnya relatif konstan setiap bulannya.
Diantaranya belanja pegawai dan belanja barang atau jasa yang sifatnya rutin. Namun terdapat juga yang menyesuaikan dengan jadwal kegiatan yang telah direncanakan.
"Untuk belanja dengan belanja transfer, baik itu bagi hasil maupun bantuan keuangan kepada kabupaten/kota disalurkan sesuai dengan ketentuan perundangan," kata dia.
Baca juga: Pj Sekda Banten tekankan realisasi APBD selaras dengan kebutuhan masyarakat
Yang berkaitan dengan serapan belanja modal, ungkap Rina, secara umum telah sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan.
"Beberapa belanja bersifat strategis dan menjadi prioritas daerah direncanakan secara hati-hati, diantaranya melalui proses pendampingan dengan pihak Kejaksaan Tinggi Banten," ujar Rina.
"Hal tersebut guna menjamin pelaksanaan sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga tidak mengganggu prioritas daerah," ujar dia melanjutkan.
Baca juga: Pj Wali Kota Tangerang instruksikan jajaran percepat serapan anggaran
