Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menggelar program gerakan serentak cegah dan tanggulangi stunting (Gertak Cetting) bersama tim penggerak PKK dan posyandu.
Pejabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, di Serang, Selasa, mengatakan program ini dibuat dengan metode dapur PKK yang telah tersebar di 67 Kabupaten dan Kota.
"Dapur PKK ini sudah diuji coba tahun lalu di Kabupaten Pandeglang, dan hasilnya sangat baik capaian peningkatan gizi anak stunting sudah sampai 90 persen. Untuk daftar menu sudah dilakukan terukur oleh dokter gizi secara langsung," katanya.
Baca juga: Kemenko PMK minta pengukuran tinggi balita tidak pakai sepatu
Pengentasan stunting ini jika ditangani secara intens dan struktur dengan pendekatan yang kolaboratif dan parameter yang terukur maka bisa dilakukan dengan cepat.
"Program ini diharapkan generasi muda Banten semakin kuat untuk mempersiapkan Indonesia emas 2045 dan Banten membutuhkan hal itu," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti menyebutkan hingga Desember 2023 sebanyak 21.171 anak di Banten masih alami stunting dengan gizi buruk dan gizi kurang.
"Angka tersebut berdasarkan pendataan yang telah dilakukan di lapangan, dari 21.171 anak salah satu kategorinya yaitu stunting dengan gizi baik sebanyak 18.000 anak. Meskipun dari gizinya masuk dalam kategori gizi baik, akan tetapi anak tersebut tinggi badannya masih kurang ideal," katanya.
Program Gertak Cetting merupakan amanah dari Kementerian Dalam Negeri yang harus dilaksanakan oleh Pemprov untuk mengatasi stunting. Penanganannya sendiri melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif.
"Tanggal 1-30 Juni kita harus melakukan kegiatan dari penanganan anak stunting serentak terdiri dari intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik menangani dalam siklus kehidupan, calon pengantin, ibu hamil kemudian juga bayi baru lahir, tumbuh kembang (balita) bagaimana. Seluruh balita wajib ditimbang," katanya.
Baca juga: Pemkab Lebak gulirkan lima program wujudkan kesejahteraan masyarakat
