Pemkab belum terima aduan PMI Tangerang terjebak konflik Timteng

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Provinsi Banten, belum menerima informasi atau aduan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal daerahnya itu yang terjebak dalam konflik perang di Timur Tengah.
‎
Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang Iis Kurniati di Tangerang, Rabu, mengatakan hingga kini pihaknya tidak menemukan adanya warga Kabupaten Tangerang yang bekerja di Teheran dan juga kota-kota lain, khususnya di Iran.

‎"Berdasarkan data kami, nihil PMI yang berangkat ke Iran. Konsentrasi penempatan pekerja migran asal Kabupaten Tangerang masih terfokus pada negara-negara teluk dan sekitarnya," kata Iis.

Baca juga: Terjebak di Arab Saudi, PMI asal Tangerang minta dipulangkan

Meski kini belum mendapat laporan adanya WNI asal Tangerang yang terjebak konflik, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan lembaga dan kementerian terkait guna mencari informasi yang lebih akurat terkait keberadaan warga Tangerang di Timur Tengah.

"Meskipun, Iran sempat menyerang pangkalan militer di kawasan teluk, tetapi dapat dipastikan warga Kabupaten Tangerang yang bekerja di sana terbilang aman," ujarnya.
‎
Dia mengungkapkan untuk saat ini terdapat 189 PMI asal Tangerang telah bekerja di Timur Tengah. Menurutnya, mayoritas PMI asal Kabupaten Tangerang mengisi sektor formal dan jasa, seperti pengemudi, juru masak, petugas bongkar muat barang, hingga layanan kebersihan (cleaning service).

Baca juga: 15 WNI di Iran siap dievakuasi via Azerbaijan
‎
‎"Sepanjang 2025 tercatat sebanyak 189 orang yang berangkat ke luar negeri untuk bekerja," katanya.
‎
‎Adapun untuk negara tujuan PMI asal Kabupaten Tangerang yaitu, Arab Saudi, Turki, Yordania, Kuwait, dan Uni Emirat Arab (Dubai). Meski situasi di sejumlah negara terdampak serangan, PMI tersebut tetap dalam pengawasan dan pemantauan ketat dari pemerintah.
‎
‎"Meskipun beberapa negara tetangga Iran tersebut juga terdampak dinamika regional, status keamanan PMI di sana masih dalam pemantauan intensif pemerintah," kata dia.

Baca juga: Indonesia hitung dampak lonjakan harga minyak ke APBN