Serang (ANTARA) - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Akhmad Munir, mendorong peningkatan jumlah wartawan perempuan di tanah air mengingat peluang karir dan kompetensi di dunia pers saat ini terbuka lebar tanpa memandang perbedaan gender.
"Sudah tidak relevan lagi berbicara tentang perbedaan gender, baik wartawan laki-laki atau perempuan itu sama. Kompetensi dan peluangnya sama-sama terbuka lebar," kata Akhmad Munir usai kegiatan Silaturahmi Wartawati Se-Indonesia dalam rangka Hari Pers Nasional 2026 di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Sabtu.
Munir mengatakan semangat tokoh pers perempuan asal Sumatera Barat, Rohana Kudus, perlu kembali digelorakan untuk menarik minat perempuan terjun ke dunia jurnalistik. Menurutnya, wartawan perempuan memiliki peran strategis dalam menyetarakan dan memperkuat komunitas perempuan.
Ia menilai saat ini perempuan tidak hanya unggul di layar televisi, namun juga memiliki potensi besar di berbagai platform media lain seperti cetak, radio, daring, hingga media baru berupa podcast.
Baca juga: Warga Serang antusias kunjungi stan ANTARA di HPN 2026
Sebagai bukti kesetaraan tersebut, Munir mencontohkan sejumlah figur perempuan yang sukses meniti karir dari wartawan hingga menjadi pimpinan media atau pejabat publik.
"Contohnya Ibu Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital, beliau dulu adalah wartawan. Kemudian Rosianna Silalahi di Kompas TV, Uni Lubis di IDN Times, dan Najwa Shihab yang kini menjadi pengusaha pers," ujarnya.
Terkait rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) di Provinsi Banten, Munir menjelaskan sejumlah kegiatan telah dilaksanakan, mulai dari seminar jurnalisme AI di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), seminar Proyek Strategis Nasional (PSN), Rakernas Siwo, hingga kegiatan sosial pembagian sembako dan bazar UMKM.
"Puncaknya pada tanggal 9 Februari, InsyaAllah akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Harapan kami masyarakat pers melakukan konsolidasi untuk kemajuan bersama pemerintah daerah dan masyarakat Banten," katanya.
Baca juga: Pers mahasiswa jadi fondasi demokrasi perlu pembinaan berkelanjutan
