Serang (ANTARA) - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten memetakan tingkat kerusakan hutan yang kian mengkhawatirkan dan menegaskan serangkaian langkah pemulihan kawasan kritis sebagai respons atas meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi.
DLHK mencatat 197.547,09 hektare hutan berada pada kategori kritis dan sangat kritis.
“Seluas 55.548 hektare kategori kritis, dan 141.998 hektare sangat kritis,” kata Kepala Bidang Pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai), KSDAE (Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistem), dan Pemberdayaan Masyarakat DLHK Banten, Adib Solihin, di Kota Serang, Rabu.
Baca juga: Polda Banten imbau warga waspadai cuaca ekstrem peringatan BMKG
Ia menyebut, Kabupaten Lebak menjadi wilayah dengan kerusakan terluas, mencapai 132.802,12 hektare. Kawasan itu sebelumnya menjadi sorotan nasional setelah banjir bandang besar melanda pada 2020.
Untuk kategori sangat kritis, Lebak kembali menempati posisi tertinggi dengan 110.094,76 hektare.
Kerusakan di kabupaten lain juga signifikan seperti di Pandeglang 44.580,18 hektare, Serang 16.556,82 hektare, Cilegon 2.424,54 hektare, Kota Serang 1.167,95 hektare, Tangerang 11,42 hektare, dan Tangerang Selatan 4,06 hektare.
Kondisi ini memperlihatkan laju degradasi tutupan hutan yang merata di berbagai bentang alam Banten.
Adib menegaskan, dua penyebab utama kerusakan tersebut, yakni perambahan hutan dan alih fungsi lahan yang banyak dipicu aktivitas tambang ilegal. “Iya dua-duanya. Perambahan dan alih fungsi hutan,” ujarnya.
Baca juga: Pemprov Banten percepat tata akses ke wisata Curug Cimanggung
Menurut dia, tambang emas ilegal di wilayah pegunungan dan sekitar kawasan konservasi mempercepat penyusutan tutupan vegetasi.
DLHK Banten kini menyiapkan langkah pemulihan berbasis rehabilitasi lahan dan pemberdayaan masyarakat. Program tersebut mencakup penyuluhan, sosialisasi, rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), serta penguatan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). Koordinasi dengan instansi penegak hukum juga dilakukan untuk penertiban tambang ilegal.
“Langkah perbaikannya dengan mengadakan penyuluhan, sosialisasi ke masyarakat, serta rehabilitasi hutan,” kata Adib.
Ia menambahkan bahwa pemulihan DAS dan peran masyarakat menjadi penentu keberhasilan restorasi kawasan.
DLHK menilai intervensi harus segera dilakukan mengingat kerusakan hutan berkorelasi langsung dengan peningkatan risiko banjir bandang, longsor, serta krisis air bersih di musim kemarau.
Upaya pemulihan diharapkan menekan laju degradasi dan mengembalikan fungsi ekologis hutan di Banten.
Baca juga: Tim SAR dari Polda Banten disiagakan di dua titik rawan bencana
