Serang (ANTARA) - Wakil Gubernur (Wagub) Banten A Dimyati Natakusumah mengingatkan agar seluruh jajaran birokrasi di provinsi tidak bermain di "grey area," atau wilayah abu-abu dalam kelola anggaran agar tidak merusak kepercayaan publik, investor, dan negara.
“Jangan coba main-main. Jangan main di grey area, apalagi black area (wilayah hitam). Kita main di clean area (wilayah bersih),” ujar Dimyati dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan antikorupsi yang dihadiri Penyuluh Antikorupsi (Paksi) dan Ahli Pembangun Integritas (API) di Inspektorat Provinsi Banten, Kota Serang, Kamis (14/8).
Ia menekankan perlunya melibatkan stakeholder, masyarakat, akademisi, dan media dalam proses perencanaan hingga pengawasan anggaran publik.
Baca juga: Pemprov Banten bentuk desk pengawasan dan pelayanan publik
Dimyati mengingatkan agar jajaran birokrasi untuk bekerja secara transparan dan berintegritas, terutama dalam pengelolaan anggaran publik. Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah berasal dari pajak rakyat dan harus memberi manfaat nyata.
“Sekecil apapun anggaran harus ada output (hasil keluaran), benefit (manfaat) , dan impact (dampak) untuk rakyat. Itu dari setetes keringat rakyat. Beli beras, beli telur, beli mecin, semua pakai pajak,” kata dia.
Dimyati mengapresiasi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Banten, baik melalui pencegahan maupun pendidikan. Ia menyebut pembinaan ini bagian dari upaya evolusi birokrasi, yang bisa berujung pada penindakan bila tidak ada perbaikan.
“Kalau tidak menurut, ya harus revolusi,” ujar dia tegas.
Baca juga: Pengadaan barang dan jasa di Banten masih rawan suap-gratifikasi
Salah satu perhatian utama adalah pengadaan barang dan jasa. Dimyati meminta Kelompok Kerja (Pokja) lelang berlaku objektif. “Yang menang harus dimenangkan, yang kalah harus dikalahkan. Jangan sampai yang kalah dimenangkan,” kata dia, merujuk pada temuan tender bermasalah yang harus diulang.
Dimyati juga menyoroti kebersihan inspektorat sebagai garda terdepan pengawasan. “Kalau ada oknum bermain di inspektorat, copot! Tidak ada ampun di zaman Andra-Dimyati (Gubernur dan Wakil Gubernur Banten),” ujarnya.
Dimyati juga menekankan perlunya merit system dalam penempatan pejabat, dengan mengedepankan integritas, keahlian, dan dedikasi melayani. “Kita akan tempatkan sesuai proporsi supaya bisa lari. Pemimpin juga harus bisa mendelegasikan dan memastikan distribusi dana jelas,” katanya.
Baca juga: Wagub Banten bicara soal pentingnya olahraga bagi perempuan
Kepala Satgas Sertifikasi dan Pemberdayaan KPK Sugiarto menambahkan, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat krusial dalam pencegahan korupsi.
“Kalau ingin bersih, sapunya harus bersih. APIP ibarat sapu. Keberanian masyarakat oke, integritas oke, kesejahteraan oke, maka Banten akan maju dan sejahtera,” ujarnya.
Menurut Sugiarto, strategi pembangunan integritas harus menguatkan aspek pendidikan dan pencegahan, dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra pemerintah daerah. “Alhamdulillah di Banten ada 325 orang PAKSI dan API. Kalau ini efektif, bisa mendongkrak indeks integritas dari merah menjadi hijau,” katanya.
Ia menegaskan bahwa PAKSI dan API bukan pelapor, melainkan mitra pemerintah dalam memastikan ASN dan masyarakat berintegritas. “Korupsi terjadi karena ada pemberi dan penerima. Pencegahan harus distandarisasi agar hasilnya terukur,” ucap Sugiarto.
Ia berharap peran aktif ini dapat mendongkrak nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Banten menjadi hijau.
Baca juga: Wagub Dimyati siap mediasi perebutan delapan pulau di Teluk Banten
