Tangerang (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) segera menyepakati nota kesepahaman dalam pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi mulai 20 Maret 2025 setelah moratorium dengan negara tersebut dicabut.
"Insya Allah dalam waktu dekat ini penandatanganan MoU akan dilakukan pada 20 Maret 2025," ucap Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Abdul Kadir Karding di Tangerang, Sabtu.
Ia mengatakan, rencana dalam pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut dilakukan kepada 600 ribu orang. Dimana, dari ratusan pekerja itu terdiri atas 60 persen pekerja di sektor domestik lingkungan rumah tangga dan sekitar 40 persennya di sektor pekerja formal.
"Jadi sektor pekerjaannya terbagi dua. Sekitar 60 persen domestik yang terlatih dan kita sudah siapkan skema pelatihannya. Dan 40 persennya adalah skill di pekerja formal, itu perjanjian kita sama mereka," terangnya.
Baca juga: 193 PMI dideportasi pemerintah Arab Saudi karena "overstay"
Karding menyebutkan, pengiriman pekerja migran ini nantinya bakal disahkan melalui kerja sama bilateral antarnegara yang ditandatangani Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam waktu dekat.
Selain itu, dalam kesepakatan kerja sama tersebut para pekerja migran Indonesia akan mendapat upah minimum yang diterima dengan nilai terendah 1.500.000 Riyal Saudi atau sebesar Rp6.300.000.
"Yang kedua, ada perlindungan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi ketenagakerjaan. Ada pembagian waktu/jam kerja, jam lembur, dan jam istirahat," ujarnya.
Kemudian, lanjut dia, selama proses kerjasama ini dilakukan, maka seluruh pekerja migran mendapat integritas data sebagai tenaga kerja resmi oleh pemerintah Arab Saudi dan Indonesia.
"Berikutnya adalah dengan terintegrasi data ini Maka yang awalnya tidak prosedural, maka jadi prosedural," ucapnya.
Dalam hal ini, Karding juga menyampaikan bahwa moratorium penempatan pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi telah dilakukan sejak tahun 2015 sampai sekarang.
Baca juga: Menteri P2MI sebut PMI ilegal didominasi perempuan
Kebijakan moratorium itu terjadi karena adanya penyelundupan pekerja setiap tahun ke negara tujuan Arab Saudi secara ilegal atau nonprosedural. Sehingga, kasus-kasus dalam penyaluran PMI ini setiap tahunya terus meningkat.
Kendati demikian, permasalahan ini harus segera diselesaikan atau dicabut mengingat adanya potensi devisa yang masuk ke Indonesia mencapai Rp31 triliun.
"Harus diketahui bahwa penyebab masalah yang dialami oleh pekerjaan migran Indonesia itu 90-95 persen karena dia berangkat secara ilegal atau nonprosedural. Nanti di sana ini ada yang namanya Musanet, itu bentuknya seperti BUMN atau lembaga ketenagakerjaan di Arab. Nanti melakukan seleksi secara ketat perusahaan atau pemberi kerja mana yang boleh diterima dan pemberi kerja ini nanti dikontrol pembayarannya harus pakai rekening," kata dia.
Baca juga: 46 PMI korban TPPO di Myanmar dipulangkan
