Serang (ANTARA) - Anggota DPRD Provinsi Banten Musa Weliansyah mengaku prihatin atas pelaporan ke polisi terhadap tujuh pendemo galian tanah ilegal di Desa Mekarsari, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak ke pihak berwajib
“Saya atas nama anggota DPRD Banten sekaligus wakil ketua Fraksi PPP-PSI merasa prihatin dengan masalah tersebut,” kata Musa di Serang, Jumat.
Musa mengaku prihatin, lantaran yang melaporkan tujuh pendemo ke aparat penegak hukum adalah pelaku usaha ilegal.
Padahal menurut dia, adanya aksi penyampaian pendapat tersebut lantaran tidak ada tidak ada tindakan serius dari pihak-pihak yang berkompeten.
“Aktivis galian tanah yang merusak lingkungan membuat masyarakat kecewa hingga aksi unjuk rasa, namun mereka malah diperiksa atas laporan pelaku usaha ilegal ini. Tentu kita sangat menyayangkannya,” kata dia.
Baca juga: Legislator minta polisi usut tuntas kasus satu keluarga tewas di Tangsel
Musa mengatakan bahwa menyampaikan pendapat atau demonstrasi itu dibolehkan dan diatur oleh undang-undang.
Ia meminta aparat penegak hukum dalam hal ini Polda Banten, alih-alih memenjarakan pendemo, lebih baik menangkap pelaku usaha ilegal, atau pemilik galian tambang ini yang sudah jelas menyalahi aturan perundang-undang.
Sebanyak tujuh orang warga Desa Mekarsari dilaporkan dengan tuduhan penghasutan dan kekerasan karena melakukan aksi demonstrasi aktivitas galian tanah ilegal.
Tujuh pendemo itu adalah Tarmidi, Muntadir, Wati, Sehabudin, Sutisna, Firman, dan Irfan. Mereka merupakan warga Kampung Papanggo dan Banjarsari, Desa Mekarsari.
Mereka dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Subdit I Ditreskrimum Polda Banten pada Jumat.
Sebelumnya, menurut Pelaksana tugas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Banten, Deri Dariawan, galian tanah tersebut ilegal, dan juga melabrak Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebak.
Deri mengatakan pemilik tambang tanah merah tersebut bisa dipidana, karena tidak memiliki izin pertambangan dari pemerintah.
Baca juga: DPRD Banten usulkan lima Raperda, termasuk urusan pengangguran