Peringati Maulid Nabi, KNEKS dan LinkAja dialog ekonomi syariah

Serang (ANTARA) - Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) berkolaborasi dengan LinkAja Syariah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan kegiatan edukasi dalam format diskusi bertajuk "Transaksi Syariah, Kebutuhan atau Gaya Hidup?" 

Kegiatan yang dibuka secara virtual oleh Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin yang juga Ketua Harian KNEKS dalam sambutannya menyampaikan potensi keuangan syariah yang terus tumbuh. 

Total aset keuangan syariah, menurut Wapres, tercatat naik sekitar 15% secara year on year, meskipun dibayangi tantangan inklusi keuangan syariah yang masih rendah. 

Digitalisasi keuangan syariah, seperti fintech, mampu mendorong percepatan inklusi keuangan syariah sekaligus perluasan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. 

Wapres juga mengapresiasi keberadaan LinkAja Syariah sebagai Fintech syariah di Indonesia.  
 
"Saya mengapresiasi terhadap pencapaian lebih dari 8 juta pengguna LinkAja Syariah, dan berharap jumlah Pengguna LinkAja Syariah dapat terus bertambah. Kehadiran LinkAja Syariah juga diharapkan mendorong percepatan inklusi keuangan syariah. LinkAja Syariah sebagai uang digital syariah terbesar di Indonesia, agar perluas kolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah yang memiliki program pembinaan UMKM industri halal, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perindustrian, dan instansi lainnya serta mengambil peran menyediakan akses pembayaran digital dan layanan fintech syariah lainnya lintas negara," ujar Wapres.
 
Terkait dengan visi Masterplan Ekonomi Syariah, KNEKS sebagai Lembaga non struktural bertugas mengawal dan meningkatkan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah serta berinisiasi untuk menjadikan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia. 

Demi mewujudkan ini, KNEKS siap mendukung perkembangan transaksi syariah di Indonesia. 

Transformasi digital syariah tidak hanya untuk mempercepat peningkatan literasi dan memperluas inklusi keuangan di masyarakat. Lebih dari itu, transformasi digital menjadi salah satu strategi menangkap peluang dan potensi besar dari geliat perekonomian syariah di tingkat global. 

Afdhal Aliasar, Direktur Industri Produk Halal KNEKS optimistis melalui edukasi dan inovasi yang berkelanjutan mampu mengakselarasi pertumbuhan industri halal demi mewujudkan Indonesia untuk menjadi pusat produsen halal dunia. 

Namun perkembangannya tidak cukup melalui cara tradisional, dibutuhkan bantuan teknologi untuk menjangkau masyarakat yang lebih massive, dan efisien untuk Bersama-sama meningkatkan inklusi dan literasi keuangan syariah. 

Peran Fintech merupakan katalisator yang signifikan dalam mewujudkan hal tersebut.
 
LinkAja Syariah, yang juga merupakan pelopor dompet elektronik tersertifikasi syariah, dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah telah berperan aktif memudahkan transaksi halal bagi masyarakat Indonesia. 

LinkAja Syariah telah mendukung lebih dari 100 ribu industri halal dan merchant halal di berbagai sektor, seperti makanan halal, fashion muslim, pendidikan islam, wisata halal, dan lain-lain. LinkAja Syariah juga berkomitmen untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada industri halal dan merchant halal bekerja sama dengan adanya Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) agar dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka, serta memperluas jangkauan pasar mereka.  
 
M. Rendi Nugraha, Chief Marketing Officer LinkAja menyampaikan, “LinkAja Syariah, hadir sejak 2020 dan telah bekerja sama dengan sejumlah Organisasi Muslim maupun lembaga keuangan Syariah untuk meningkatkan adopsi layanan keuangan digital syariah, memfasilitasi umat dalam melakukan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Peningkatan jumlah Pengguna juga diikuti dengan peningkatan metriks kinerja dimana pada semester pertama 2023 LinkAja Syariah mencatatkan peningkatan pendapatan sebesar 23% dan adanya kenaikan kualitas pengguna yang terlihat dari peningkatan pendapatan LinkAja Syariah per pengguna atau Average Revenue per User (ARPU) sebesar lebih dari 60% dibanding periode yang sama tahun lalu’ 

Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menyoroti potensi perkembangan transaksi syariah di Indonesia. Sebanyak 86,7% dari 267 juta penduduk Indonesia adalah masyarakat Muslim.  

"Potensi dan peluang pasar sangat besar. Namun patut diingat, bahwa Fintech Syariah memiliki beberapa prinsip syariah yang harus dimiliki, yaitu tidak boleh maysir, gharar, dan riba.  Prinsip tersebut yang menjadikan bertransaksi secara syariah bukan hanya menjadi kebutuhan tetapi gaya hidup yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari," ujar Drs. K.H. Sholahuddin Al-Aiyub M.Si - Ketua Bid. Ekonomi Syariah & Halal MUI . 

Dr. H. Anwar Abbas, MM, M.A, Ketua Dewan Pengawas LinkAja Syariah & Wakil Ketua  Umum MUI menyampaikan, "Penggunaan layanan dan produk Syariah bukan lagi menjadi gaya hidup melainkan menjadi sebuah kebutuhan dan tidak hanya teruntuk kaum senior/generasi tua saja namun juga anak muda, milenial atau generasi Z. Sehingga dapat dibayangkan betapa perekonomian dan keuangan syariah di Indonesia memliki masa depan yang sangat cerah. Sebagai Dewan Pengawas Syariah, kami terus menjalankan fungsi pengawasan atas pengelolaan LinkAja Syariah agar sesuai dengan prinsip dan hukum syariah. Fungsi pengawasan dilakukan melalui kajian dan opini syariah terkait produk, inovasi, promo, program, kebijakan dan prosedur, serta aspek-aspek lainnya.” 
 
Acara talkshow ini merupakan bagian dari acara Bestie (Bincang Ekonomi Syariah Terkinie) yang merupakan acara yang diinisiasi oleh KNEKS, yang bertujuan untuk memberikan literasi 
  
keuangan dan ekonomi syariah terkini yang diikuti oleh staf pegawai kementerian keuangan dan masyarakat umum.  Acara ini dilaksanakan secara hybrid, mengambil tempat di Gedung Jusuf Anwar, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan di hari Maulid Nabi, acara ini juga disiarkan langsung pada kanal media sosial Instagram @linkaja, @layanansyariahlinkaja, @kneks.id dan kanal Youtube resmi LinkAja Syariah, KNEKS, dan Sekretariat Jenderal Kemenkeu RI agar dapat mengedukasi masyarakat lebih luas lagi terutama kaum muda.