Lebak (AntaraBanten) - Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Muhammadiyah Provinsi Banten Hasan Alaydrus meminta Muhammad Nuh mundur dari jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan karena dinilai gagal menyelenggarakan ujian nasional secara serentak yang harus dilakukan 15-18 April 2013.
"Kami berharap Muhammad Nuh legowo mundur karena ia yang bertanggung jawab atas penundaan ujian nasional (UN) di 11 provinsi," kata Hasan Alaydrus di Rangkasbitung, Jumat.
Ia mengatakan, penundaan pelaksanaan UN tersebut dinilai tidak profesional, sehingga berdampak terhadap kesiapan siswa untuk mengikuti UN.
Bahkan, penundaan UN tersebut juga terjadi di beberapa daerah di Provinsi Banten.
Diperkirakan ribuan siswa tingkat SMA dan sederajat harus mengikuti UN susulan tanggal 22 April 2013.
"Dengan penundaan jadwal UN itu tentu manajemen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sangat buruk," katanya.
Ia mengatakan, dengan buruknya manajemen UN itu maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh harus diganti karena gagal dalam penyelenggaraan UN.
Semestinya, pendistribusian naskah lembaran UN tidak tertunda, sehingga menjadikan beban bagi siswa yang telah mempersiapkan diri.
Mereka siswa telah mempersiapkan diri dengan mengoptimalkan bimbingan belajar juga pengayaan mata pelajaran yang di-UN-kan.
"Penundaan UN ini secara psiologis sangat berpengaruh terhadap ketenangan dan kosentrasi anak," katanya.
Hasan meminta pelaksanaan UN perlu dikaji ulang sehingga hasil nilai ujian tersebut bisa dipertanggungjawabkan oleh setiap pengelola pendidikan.
Selama ini, pendidikan di Indonesia masih dibutuhkan nilai standar nasional.
Namun, Indonesia negara yang berpulau-pulau untuk menyamakan standar nasional itu relatif berat.
Sebab kemampuan siswa perkotaan dan daerah sangat berbeda dan tidak bisa disamakan antara pendidikan perkotaan dan daerah.
Pendidikan perkotaan lebih berkualitas, selain tersedianya sarana prasarana pendidikan juga terpenuhi tenaga pengajar.
Di samping itu juga pendidikan perkotaan terdapat anak dosen, pejabat dan pengusaha.
Dengan begitu, kata dia, tentu pendidikan di perkotaan jauh lebih baik dibandingkan anak-anak di daerah. "Saya yakin nilai UN yang diraih siswa itu tidak murni, kalau melihat pendidikan antarkota dan daerah," katanya.
