Kota Cilegon (ANTARA) - Sejumlah perwakilan masyarakat nelayan yang tergabung dalam keanggotaan dan pengurus DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Cilegon, Kamis (24/06), menggelar rapat dengar pendapat bersama Anggota Komisi II DPRD Cilegon.
Hal ini berkaitan dengan permohonan nelayan dan DPC HNSI terkait perjuangan akses bagi masyarakat nelayan kepada pemerintah yang kini tertutup dengan keberadaan industri.
Baca juga: Konsisten cegah COVID-19, Chandra Asri dapat penghargaan dari Pemkot Cilegon
Tak hanya persoalan akses masuk perahu dan dermaga nelayan, bahkan TPI yang hingga kini belum dimiliki serta akses masyarakat menuju perkampungan nelayan juga turut diadukan para nelayan dan pengurus HNSI kepada perwakilan DPRD setempat yang menemuinya.
"Iya kedatangan kami ke gedung DPRD ini untuk menyampaikan aspirasi masyarakat nelayan. Karena nelayan seperti di Tanjung Peni, Lelean dan tanjung lainnya itu aksesnya tidak ada. Jangankan akses dermaga akses jalan bagi masyarakat pun itu sudah ditutup industri saat ini. Makanya kami adukan agar DPRD mendorong pemerintah mengambil sikap untuk memperhatikan keberadaan para nelayan, dan Alhamdulillah direspon baik semoga ada aksi nyata, " kata Tatang Tarmizi, Ketua DPC HNSI Kota Cilegon.
Sementara itu Masduki Perwakilan dari Komisi II DPRD Cilegon yang hadir dalam kesempatan yang dihadiri pihak industri yakni KIEC dan LOTTE itu, juga memberikan masukan kepada pemerintah yang diwakili Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian (DKPP) Kota Cilegon dan nelayan, agar kedepan memintakan pernyataan hibah untuk jalan akses masyarakat menuju perkampungan nelayan, sehingga kedepan tidak lagi dijumpai masalah serupa.
"Saya juga berharap kedepan, agar dibuatkan pernyataan hibah lahan dari industri untuk akses jalan masyarakat menuju perkampungan nelayan, agar kedepan tidak ditutup dan menjadi permasalahan kembali karena adanya surat kepastian lahan itu," imbuhnya.
