Pemkab Pandeglang Study Kaji MPP Ke Kota Bogor

Pandeglang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pandeglang melaksanakan study kaji Mall Pelayanan Publik (MPP) ke Kota Bogor dalam rangka meningkatkan pelayanan dasar cepat dan singkat bagi kebutuhan masyarakat.
 
Bupati Pandeglang Irna Narulita di Bogor Selasa menjelaskan,  dasar pelayanan cepat, murah, dan tidak berbelit sangat diharapkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya berencana membuat MPP dimana semua pelayanan terpadu dapat dilakukan dalam satu gedung.

"Kita datang ke Kota Bogor, melihat semua masyarakat dapat dilayani dengan baik dan terpadu dalam satu tempat sehingga bisa lebih mudah," kata Irna

.Ia menambahkan, jika kedatangannya ke Kota Bogor merupakan rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

"Saat kita datang ke Kementerian akan berkoordinasi terkait MPP, kita diarahkan untuk study kaji ke Kota Bogor karena sudah berjalan dan pelayanannya bagus. Jadi apa yang didapat dari sini akan kami pelajari baik dari sistem teknologinya, maupun dari tahapan yang dilakukan untuk mewujudkan MPP," tuturnya.

Dalam study kaji tersebut selain Bupati Pandeglang dan jajarannya,  turut juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) TB Udi Juhdi, Wakil Ketua DPRD Asep Rafiudin, dan Fuhaira Amina yang diterima langsung oleh Wali Kota Bogor Bima Arya dan Wakil Wali Kota Dedie A. Rachim di Kantor Wali Kota.

Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, program MPP di Kota Bogor ini baru berjalan dua bulan, namun dengan adanya MPP ini bukan hanya memudahkan, tapi bisa membahagiakan masyarakat.

"Melayani dan membahagiakan masyarakat itu merupakan  hal yang harus dipikirkan oleh Pemerintah. Dengan pelayanan yang cepat, dan mudah akan membuat masyarakat bahagia," kata Bima Arya.

Dikatakan Bima semua pelayanan dasar dan perizinan ada di MPP. "Disini ada 145 pelayanan diantaranya Adminduk, Imigrasi, Paspor, BPJS dan seluruh perizinan lainnya yang ada di Kota Bogor," ujarnya.

Bima menjelaskan, anggaran yang digunakan untuk pembuatan MPP ini kurang lebih Rp4,9 miliar. Dari jumlah itu Rp3,4 miliar pengadaan barang dan jasa, sedangkan  Rp1,5 miliar infrastruktur.

"Awalnya kami juga ragu membuat MPP karena khawatir tidak ada pengunjung, namun kami maksimalkan sosialisasi di medsos hingga kami menyediakan spot di MPP untuk nikah gratis bagi masyarakat, alhamdulillah dalam kurun waktu 2 bulan ini sudah ada 7.000 masyarakat yang kami layani," katanya.

Sementara Ketua DPRD Pandeglang TB Udi Juhdi mengatakan, setelah melihat bagaimana pelayanan yang dilakukan di MPP, dirinya sangat mensuport Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk membuat MPP agar pelayanan kepada masyarakat lebih mudah dan cepat.

"Kita akan dorong, sehingga pas hari jadi Pandeglang tahun 2020 sudah memiliki MPP yang dapat dirasakat manfaatnya bagi masyarakat," kata Udi.