Pemerhati : program pendidikan gratis patut diapresiasi

Lebak (ANTARA) - Pemerhati pendidikan dari Kabupaten Lebak Tito Sutanto mengatakan kebijakan pendidikan gratis yang digulirkan pemerintah patut diapresiasi, karena dapat meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi melanjutkan (APM).

"Kami yakin intervensi pemerintah terhadap pendidikan gratis dipastikan tiga atau empat tahun ke depan tidak ditemukan lagi siswa putus sekolah di jenjang SD/SMP/Mts dan SMA/SMK/MA," kata Tito Sutanto saat dihubungi di Lebak, Rabu.

Kebijakan pemerintah pusat menggratiskan pendidikan dengan menyalurkan bantuan operasional sekolah (BOS) juga disambut di beberapa daerah di Tanah Air, termasuk di Provinsi Banten.

Pendidikan gratis merupakan wujud semangat hari pendidikan nasional (Hardiknas) bertujuan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM).

Peningkatan IPM itu, kata dia, tentu harus didorong keberhasilan capaian APK dan APM yang menjadikan tolak ukur penuntasan pendidikan dasar selama 12 tahun.

"Kami optimistis pendidikan gratis yang dibiayai pemerintah akan menghasilkan generasi unggul dengan memiliki IPM yang baik, sehingga dapat berkiprah membangun bangsa ini menjadi lebih baik," katanya menjelaskan.

Menurut dia, kemajuan bangsa tersebut ditentukan bagaimana mundur dan maju pendidikan di Tanah Air. Apabila, tingkat pendidikan masyarakat baik dipastikan bangsa ini akan mengalami kemajuan diberbagai bidang pembangunan. Namun, sebaliknya juga apabila pendidikan bangsa itu terpuruk maka negara tidak akan mencapai kemajuan.

Karena itu, pemerintah melakukan intervensi terhadap pendidikan gratis guna mendorong kemajuan bangsa. "Kita jangan sampai bangsa ini menjadi penonton akibat pesatnya teknologi, sehingga pendidikan menjadikan prioritas untuk mendorong peningkatan IPM," kata Kepala Sekolah SMPN 3 Rangkasbitung.

Ia juga mengatakan, selama ini, penyaluran dana BOS yang diterima pengelola sekolah masih dinyatakan standar pelayanan prima (SPM) dan belum ideal sesuai dengan kebutuhan rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS). Untuk SD, kata dia, mendapatkan BOS sebesar Rp750 ribu/siswa, SMP Rp1 juta/siswa dan SMA Rp1,4 juta/siswa.

Meskipun, penyaluran BOS belum ideal, namun sangat dirasakan para pengelola sekolah karena mampu mengantisipasi anak putus sekolah, terutama dari keluarga ekonomi lemah.

Selain itu juga BOS dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan-pelatihan, workshop hingga bimtek.

"Kita banyak pelajar daerah yang berhasil menjuarai di berbagai bidang perlombaan akademik baik tingkat nasional dan internasional melalui pendidikan gratis," katanya.