Serang (ANTARA) - Gubernur Banten Andra Soni menekankan perlunya soliditas, integritas, dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) sebagai fondasi perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah.
Ia menekankan bahwa penguatan etika kerja dan percepatan transformasi digital menjadi tuntutan nyata birokrasi hari ini.
“Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras seluruh ASN dalam melayani masyarakat serta menjaga keberlangsungan pelayanan publik,” ujar Andra pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Tingkat Provinsi Banten di Lapangan Kantor Gubernur Banten, Kota Serang, Senin.
Ia menyebut komitmen pengabdian ASN harus terus diperbarui, termasuk melalui peningkatan kapasitas individu dan kolaborasi antarlembaga.
Baca juga: Cegah korupsi, Pemprov Banten perkuat tata kelola dan integritas
Menurut dia, Korpri sejak awal berdiri memang diposisikan sebagai wadah pemersatu ASN dalam memberikan layanan terbaik kepada publik.
Andra menekankan urgensi adaptasi ASN terhadap perubahan teknologi yang memengaruhi standar pelayanan publik.
Ia meminta birokrasi bekerja lebih cepat dan responsif terhadap dinamika masyarakat.
"ASN harus bekerja lebih cepat, lebih inovatif, dan lebih adaptif. Korpri harus menjadi motor perubahan birokrasi, bukan sekadar pelaksana tugas,” katanya.
Baca juga: Pemprov Banten mitigasi cuaca ekstrem hingga macet jelang Nataru
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia meminta agar belanja publik diarahkan secara efektif, selaras dengan upaya mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto.
“Pastikan anggaran berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Andra mengajak seluruh ASN menerapkan sikap Korpri Siaga dengan delapan tekad yang mencakup penguatan persatuan, netralitas, profesionalisme, kejujuran, serta komitmen terhadap reformasi birokrasi.
“Tidak ada pilihan lain bagi Korpri selain tetap kompak, solid, satu suara, dan satu langkah. Teruslah berinovasi dan bekerja sepenuh hati bagi kemajuan bangsa dan negara,” katanya.
Baca juga: Pemprov Banten komitmen perkuat sinergi kebijakan jaga stabilitas ekonomi
Sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pengawasan, Pemerintah Provinsi Banten melakukan penandatanganan Pakta Integritas oleh Sekretaris Daerah Deden Apriandhi bersama 12 pimpinan perangkat daerah.
Langkah tersebut dikaitkan dengan penguatan program Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pada kesempatan itu juga diberikan berbagai apresiasi kepada ASN, pelajar, dan perangkat daerah atas inovasi dan kinerja pelayanan publik, termasuk penghargaan purna tugas dan capaian di ajang olahraga ASN.
Baca juga: Pemprov Banten dorong pemeliharaan mangrove berkelanjutan pascatanam.
