Serang (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, menargetkan Program Sekolah Rakyat (SR) dapat mendorong kemandirian 500.000 keluarga di seluruh Indonesia setiap tahunnya.
Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 37 Serang di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Kota Serang, Banten, Rabu.
Menurutnya, target ini akan dicapai melalui pendekatan terintegrasi yang tidak hanya menyekolahkan anak, tetapi juga memberdayakan ekonomi orang tua mereka.
"Jika daya tampung Sekolah Rakyat bisa sampai 500 ribu siswa, maka setiap tahun ada 500 ribu keluarga yang bisa dientaskan dari kemiskinan," katanya.
Baca juga: Sekolah Rakyat, pengentasan kemiskinan melalui pendidikan
Program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini, lanjutnya, dirancang sebagai bagian dari proses pengentasan kemiskinan yang terukur. Fokus utamanya adalah anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah.
Menurutnya, kunci keberhasilan program ini terletak pada intervensi ganda. Di satu sisi, anak-anak mendapatkan hak pendidikannya kembali. Di sisi lain, orang tua siswa yang berada di usia produktif akan dimasukkan ke dalam program pemberdayaan ekonomi.
"Mereka harus menjadi keluarga yang mandiri maksimal lima tahun ke depan. Jadi ini satu proses yang terintegrasi, anaknya sekolah, orang tua diberdayakan," tegasnya.
Baca juga: Sekolah Rakyat terpadu Lebak terapkan kurikulum matrikulasi
Pemberdayaan bagi orang tua siswa, jelasnya didasarkan pada tiga pilar utama yakni peningkatan kapasitas keterampilan, penguatan aset usaha, dan perluasan akses pasar. Bentuknya akan disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing keluarga.
"Misalnya di beberapa tempat kita memberikan bantuan karena mereka suka beternak, kita bantu kambing atau ayam bertelur. Di tempat lain, kita kembangkan kerajinan," ujarnya.
Hingga saat ini, Kemensos telah mengoperasikan 165 titik Sekolah Rakyat yang dibuka secara bertahap sejak Juli 2024. Melalui data siswa yang terdaftar, pemerintah memiliki data by name, by address dari keluarga yang akan menjadi sasaran program pemberdayaan, sehingga intervensi dapat dilakukan secara tepat dan terukur.
Baca juga: Dinsos Kota Serang buka pendaftaran isi kekosongan siswa Sekolah Rakyat
