Tangerang (ANTARA) - Siyasa+ menggandeng Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mulia Berkah Abadi terkait bantuan permodalan skema syariah bagi vendor di Indonesia dalam menjalankan proses pengadaan LPSE/E-Katalog di pemerintahan.
"Kerjasama ini sebagai solusi membantu dengan menyediakan pembiayaan modal kerja hingga 100 persen," kata Direktur Siyasa+ Amirah Hana di Tangerang Rabu dalam keterangannya.
Siyasa+ adalah platform yang mendukung pengusaha di sektor pemerintahan, khususnya LPSE/E-Katalog, untuk berkembang lebih cepat.
Baca juga: BNN layani pendaftaran rehabilitasi rawat jalan di MPP Kota Tangerang
Ia menambahkan Siyasa+ di desain khusus untuk membantu penyedia mendapatkan bantuan modal tanpa agunan dan tanpa cicilan bulanan atau disesuaikan dengan termin pembayaran.
Dengan nilai pembiayaan berkisar antara Rp100 juta hingga Rp2 miliar, platform ini diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan perusahaan penyedia LPSE/E-Katalog di Indonesia.
Amirah juga berpesan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Siyasa+ dan pembiayaan yang ditawarkan, masyarakat dapat mengunjungi situs web siyasa.id.
"Kerjasama ini merupakan langkah penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya dalam pembangunan sektor pemerintahan, yang tentunya akan berdampak pada peningkatan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Baca juga: Pj Wali Kota minta kader DP3APKB Kota Tangerang optimalkan aplikasi
Muhammad Anwar selaku Direktur Utama BPRS Mulia Berkah Abadi mengatakan pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp40 miliar untuk mengatasi kendala modal kerja bagi partisipasi dalam proses pengadaan LPSE/E-Katalog.
Ia juga menjelaskan jika tujuan dari kerjasama ini adalah untuk mengatasi kebutuhan modal yang sering kali menjadi penghalang bagi partisipasi dalam proses pengadaan LPSE/E-Katalog.
Lalu dana yang dialokasikan dapat meningkat sesuai dengan kebutuhan Siyasa+ sebab tingginya kebutuhan permodalan oleh vendor Pemerintah di tengah kondisi ekonomi yang cenderung stagnan.
"Intinya, perjanjian kerjasama ini akan dapat membantu Vendor Pemerintah di Indonesia, sehingga mampu menggerakkan perekonomian nasional," kata dia.
Baca juga: Disperindagkop Tangerang buka kajian nilai gizi produk IKM gratis
