Jakarta (ANTARA) - Indonesia merupakan negara yang diberi kekayaan dan karunia berlimpah oleh Allah SWT dan terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan keanekaragaman potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki latar belakang agama, suku, etnis, dan bahasa berbeda.
Kekayaan alam yang berlimpah menjadi tanggungjawab setiap penduduk Indonesia untuk memelihara, menjaga dan mengelolanya, demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.
Tetapi karunia yang berlimpah itu sendiri merupakan tantangan besar, karena hingga saat ini masih dinikmati oleh segelintir atau sekelompok orang saja.
Maka, figur yang memimpin Indonesia ke depan, baik sebagai kepala negara maupun aparat negara hingga seluruh tokoh komponen bangsa lainnya idealnya adalah sosok negarawan.
Sejarah mencatat bahwa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan diakui oleh negara-negara lain adalah karena tampilnya pemimpin negarawan, dan pedoman bernegara yang dituangkan dalam bentuk Konsituasi atau Undang-Undang Dasar beserta turunannya dilaksanakan secara konsisten demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Para pemimpin yang berjiwa negarawan itu menolak menjual idealisme demi materialisme yang memberi kesenangan dunia dan individual semata, karena mereka memiliki idealisme membela negara dan bangsa Indonesia.
Sebagai pemimpin yang berjiwa negarawan, mereka menyadari adanya kewajiban dan tanggungjawab untuk berkontribusi optimal bagi bangsa dan negara, dan tidak sedikit di antara mereka bahkan rela mengorbankan jiwa dan raganya demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Para sosok negarawan memang hendaknya berada di garda terdepan karena memiliki pemikiran yang cerdas, baik cerdas secara intelektual maupun secara emosional, spritual, dan sosial, bahkan secara enterpreunership dalam melihat kondisi bangsa dan negara.
Mereka diyakini berpandangan jauh kedepan serta mampu merumuskan visi dan misi bernegara tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri atau sekelompok golongan. Sosok negarawan adalah pribadi yang mampu membuat bangsa Indonesia memiliki martabat dan kembali ke jati diri di mata Internasional.
Ini antara lain sudah dibuktikan oleh para Founding Fathers Indonesia yaitu Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno serta Ki Bagus Hadikusumo. Mereka adalah anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang mengusulkan rumusan Pancasila.
Para negarawan itu memiliki intelektual yang tinggi. Tetapi tidak hanya itu. Mereka juga terus berupaya agar Indonesia mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang memiliki kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Tidak ada kata menyerah atau lelah dalam benak mereka. Perjuangan dan jasa mereka tercatat dengan mulia dalam sejarah kenegaraan bangsa Indonesia.
Bagaimana dengan kondiksi saat ini? Sangat disesalkan bahwa para pemimpin yang muncul seringkali mengecewakan rakyat. Dimulai dari kebijakan yang tidak memiliki “affirmative action” kepada rakyat hingga munculnya persoalan etika dan moral yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh falsafah dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Affirmative action (tindakan afirmatif) itu sendiri adalah kebijakan yang diambil dengan tujuan agar kelompok atau golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok atau golongan lain dalam bidang yang sama.
Dalam kaitan ini, saat ini malahan muncul persoalan-persoalan baru, di antaranya salah satu hakim konstitusi yang berperan sebagai benteng dalam penegakan konstitusi dan hukum di Indonesia justru melanggar sumpah profesinya sebagai penegak hukum sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat.
Memang, dalam sebuah sistem kenegaraan (pemerintahan) diperlukan hadirnya pemimpin yang tangguh serta mampu menciptakan keteladanan serta budaya kerja yang baik dan optimal.
Pemimpin yang kompeten juga harus memastikan bahwa semua bentuk adu domba (namimah) dan fitnah dapat dicegah. Artinya, pemimpin yang bersangkutan memang memiliki pengetahuan, komitmen, dan integritas sehingga mampu membawa bangsa lebih berkemajuan.
Tidak dapat dipungkiri, saat ini sosok pemimpin negarawan semakin sulit dijumpai. Tidak banyak pemimpin yang amanah saat memegang jabatan, seolah terbuai oleh harta dan tahta.
Maka, mulai saat ini sudah seharusnya kita memikirkan hadirnya sosok pemimpin negarawan yang mampu memberikan solusi dalam membangun konstruksi yang kokoh bagi sebuah organisasi yang bernama negara.
Ibarat kapal berlayar mengarungi samudra luas, kita semua memiliki tanggungjawab untuk menyelamatkan umat dan bangsa yang tengah berada di samudera luas.
Dalam kaitan ini, Pemilu 2024 merupakan momentum yang tepat untuk memilih pemimpin berjiwa negarawan, karena yang bersangkutan diyakini akan mampu membawa Indonesia menjadi bangsa dan negara yang berdaulat dan bermartabat.
*Amirsyah Tambunan adalah Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI).
