Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgojanti meminta pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 disinergikan dan diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat.
"Kemanfaatan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai APBD tersebut bisa dirasakan masyarakat dan mempunyai nilai manfaat yang tinggi untuk kesejahteraan masyarakat," katanya saat membuka Sosialisasi Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2024 di Aula Lantai 3 Gedung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, di Serang, Selasa.
Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman terhadap arah kebijakan APBD TA 2024 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.
“Semua mekanisme pendapatan dan belanja daerah harus melalui pendekatan APBD, yang mana tercatat dan tidak boleh sembarang melakukan tindakan kecuali ada aturan tertentu,” katanya.
Baca juga: Pj Gubernur Banten Al Muktabar tekankan percepatan pelaksanaan APBD 2024
Ia menyebutkan keberhasilan penggunaan anggaran tersebut berkat kolaborasi antara para pejabat penata kelolaan keuangan di Provinsi Banten, terutama terkait dengan program yang diarahkan sebagai kebijakan pemerintah pusat, seperti pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Kita jangan menghambur-hamburkan anggaran. Karena masyarakat membutuhkan pelayanan kita seperti peningkatan layanan pendidikan dan akses kesehatan juga akses perekonomian,” katanya.
Pemprov Banten dalam penganggaran pendapatan dan belanja difokuskan kepada kegiatan nonfisik dan fisik, di mana kegiatan nonfisik terdiri atas belanja penunjang dengan komposisi maksimal 20 persen dan belanja utama minimal 80 persen.
Untuk kegiatan fisik, belanja penunjang komposisinya maksimal 10 persen dan belanja utama minimal 90 persen.
Baca juga: Ombudsman awasi netralitas ASN Banten di Pemilu 2024
Virgojanti yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Banten itu, meminta seluruh aparatur pemprov setempat melaksanakan program yang efektif dan akuntabel sehingga program kegiatan selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi, termasuk pemerintah daerah.
“Nanti bermuara pada capaian kinerja pemerintah daerah yang mana realisasi anggaran cukup tinggi begitu juga dengan realisasi pendapatannya yang sudah dituangkan dalam dokumen APBD 2024,” katanya.
Ia mengemukakan pentingnya pemahaman bahwa pengelolaan keuangan yang harus secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.
“Saya titip pengelolaan anggaran ini dan mudah-mudahan diiringi dengan evaluasi secara rutin mampu menciptakan efektivitas APBD yang semakin baik dengan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Baca juga: Pemprov Banten perkuat pengembangan koperasi dan UMKM dengan PLUT
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024
"Kemanfaatan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai APBD tersebut bisa dirasakan masyarakat dan mempunyai nilai manfaat yang tinggi untuk kesejahteraan masyarakat," katanya saat membuka Sosialisasi Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2024 di Aula Lantai 3 Gedung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, di Serang, Selasa.
Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman terhadap arah kebijakan APBD TA 2024 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.
“Semua mekanisme pendapatan dan belanja daerah harus melalui pendekatan APBD, yang mana tercatat dan tidak boleh sembarang melakukan tindakan kecuali ada aturan tertentu,” katanya.
Baca juga: Pj Gubernur Banten Al Muktabar tekankan percepatan pelaksanaan APBD 2024
Ia menyebutkan keberhasilan penggunaan anggaran tersebut berkat kolaborasi antara para pejabat penata kelolaan keuangan di Provinsi Banten, terutama terkait dengan program yang diarahkan sebagai kebijakan pemerintah pusat, seperti pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Kita jangan menghambur-hamburkan anggaran. Karena masyarakat membutuhkan pelayanan kita seperti peningkatan layanan pendidikan dan akses kesehatan juga akses perekonomian,” katanya.
Pemprov Banten dalam penganggaran pendapatan dan belanja difokuskan kepada kegiatan nonfisik dan fisik, di mana kegiatan nonfisik terdiri atas belanja penunjang dengan komposisi maksimal 20 persen dan belanja utama minimal 80 persen.
Untuk kegiatan fisik, belanja penunjang komposisinya maksimal 10 persen dan belanja utama minimal 90 persen.
Baca juga: Ombudsman awasi netralitas ASN Banten di Pemilu 2024
Virgojanti yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Banten itu, meminta seluruh aparatur pemprov setempat melaksanakan program yang efektif dan akuntabel sehingga program kegiatan selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi, termasuk pemerintah daerah.
“Nanti bermuara pada capaian kinerja pemerintah daerah yang mana realisasi anggaran cukup tinggi begitu juga dengan realisasi pendapatannya yang sudah dituangkan dalam dokumen APBD 2024,” katanya.
Ia mengemukakan pentingnya pemahaman bahwa pengelolaan keuangan yang harus secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.
“Saya titip pengelolaan anggaran ini dan mudah-mudahan diiringi dengan evaluasi secara rutin mampu menciptakan efektivitas APBD yang semakin baik dengan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Baca juga: Pemprov Banten perkuat pengembangan koperasi dan UMKM dengan PLUT
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024