Serang (ANTARA) - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Banten 2025 guna mengakomodir program Presiden RI dan Gubernur terpilih, Andra Soni.
Rina di Serang, Jumat mengatakan, APBD naik mendekati Rp300 miliar, setelah mendapat koreksi dari pemerintah pusat.
Dari semula, APBD Banten 2025 yakni Rp11,54 triliun menjadi Rp11,837 triliun.
"Hasil evaluasi Kemendagri dilakukan penyempurnaan dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dan Badan Anggaran (Banggar). Hasilnya dituangkan dalam keputusan pimpinan DPRD tentang persetujuan penyempurnaan RAPBD atas hasil evaluasi," kata Rina.
Baca juga: DPRD sahkan postur APBD Provinsi Banten 2025 sebesar Rp11,54 triliun
Sementara itu, Sekretaris DPRD Provinsi Banten, Deden Apriandhi Hartawan mengungkapkan, pada akhir tahun 2024 melalui Banggar) dan Pemprov Banten, telah membahas tindak lanjut evaluasi Kemendagri atas APBD tahun 2025 pada Selasa (31/12).
"DPRD dan Pemprov melakukan efisiensi sekaligus fokus terhadap program prioritas Presiden dan Gubernur Banten terpilih sesuai dengan evaluasi anggaran yang telah dilakukan oleh Kemendagri," kata dia.
Deden mengatakan, dalam hasil evaluasi Kemendagri menekankan pentingnya efisiensi anggaran pada kegiatan tertentu, tanpa meninggalkan fokus pada program prioritas Presiden, seperti makan bergizi gratis (MBG).
"Selain program prioritas presiden. Pemprov juga diminta fokus menjalankan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih. Salah satunya adalah program sekolah gratis" ujar dia.
Baca juga: BPK Banten ungkap ketidakpatuhan kinerja sejumlah Pemda pada 2024