Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menekankan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat mempercepat pelaksanaan APBD Banten 2024, demi memberikan pelayanan bagi masyarakat.
"Dokumen ini sudah disusun dengan cermat dan sesuai peraturan perundangan. Oleh karena itu kami harapkan bisa segera dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Al Muktabar saat menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) untuk APBD Tahun 2024 di Pendopo Gubernur Banten di Serang, Selasa.
Selain menyerahkan DPA SKPD, pada kesempatan itu Al Muktabar juga menyaksikan penandatanganan perjanjian kinerja Kepala OPD di lingkungan Pemprov Banten.
Penyerahan DPA SKPD itu sendiri merupakan tahapan akhir dari proses Panjang penyusunan APBD yang sudah dilakukan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Banten.
Dengan diserahkannya DPA SKPD itu, APBD tahun 2024 sudah bisa digunakan sesuai dengan perencanaan dan program yang telah dirancang serta disepakati bersama.
Baca juga: Musim hujan, Pj Gubernur Banten minta mitigasi bencana digalakkan
Menurut Al Muktabar, karena kondisi di lapangan sangat dinamis, bila ada hal-hal yang dipandang perlu dilakukan penyesuaian, masih ada ruang untuk dilakukan pergeseran yang biasa dilakukan di perubahan APBD.
“Ruangnya adalah di APBD perubahan yang setiap tahun bisa terjadi, mungkin juga tidak. Itu tidak mesti dilakukan perubahan,” katanya.
Sementara itu, Pj Sekda Provinsi Banten Virgojanti menambahkan, dalam DPA SKPD tahun anggaran 2024 ini terdapat 1.343 dokumen dengan rincian untuk pendapatan daerah sebanyak 13 dokumen, belanja daerah 1.328 dokumen, dan pembiayaan daerah sebanyak dua dokumen.
“Mudah-mudahan ini menjadi awal baik kita dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024,” katanya.
Baca juga: Pemprov Banten sebut inflasi di awal 2024 cukup terkendali
Kemudian, Virgo berharap seluruh Kepala OPD di daerahnya untuk segera melakukan upaya percepatan persiapan dalam rangka pelaksanaan APBD 2024 setelah masing-masing menerima DPA-nya, sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa dilakukan secara maksimal di tahun 2024 ini.
Terkait dengan pelaksanaan APBD 2023, kata Virgojanti, untuk realisasi pendapatan yang semula ditargetkan sebesar Rp12,06 triliun terealisasi sebesar Rp11,57 triliun atau mencapai 95,97 persen.
Angka capaian kinerja pendapatan itu bila dilihat secara menyeluruh, posisi persentase Provinsi Banten berada di atas rata-rata nasional.
“Mudah-mudahan tahun 2024 akan bisa terealisasi lebih baik dari tahun 2023,” katanya.
Baca juga: Pj Gubernur Banten tegaskan ASN jaga netralitas dalam Pemilu 2024
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024
"Dokumen ini sudah disusun dengan cermat dan sesuai peraturan perundangan. Oleh karena itu kami harapkan bisa segera dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Al Muktabar saat menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) untuk APBD Tahun 2024 di Pendopo Gubernur Banten di Serang, Selasa.
Selain menyerahkan DPA SKPD, pada kesempatan itu Al Muktabar juga menyaksikan penandatanganan perjanjian kinerja Kepala OPD di lingkungan Pemprov Banten.
Penyerahan DPA SKPD itu sendiri merupakan tahapan akhir dari proses Panjang penyusunan APBD yang sudah dilakukan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Banten.
Dengan diserahkannya DPA SKPD itu, APBD tahun 2024 sudah bisa digunakan sesuai dengan perencanaan dan program yang telah dirancang serta disepakati bersama.
Baca juga: Musim hujan, Pj Gubernur Banten minta mitigasi bencana digalakkan
Menurut Al Muktabar, karena kondisi di lapangan sangat dinamis, bila ada hal-hal yang dipandang perlu dilakukan penyesuaian, masih ada ruang untuk dilakukan pergeseran yang biasa dilakukan di perubahan APBD.
“Ruangnya adalah di APBD perubahan yang setiap tahun bisa terjadi, mungkin juga tidak. Itu tidak mesti dilakukan perubahan,” katanya.
Sementara itu, Pj Sekda Provinsi Banten Virgojanti menambahkan, dalam DPA SKPD tahun anggaran 2024 ini terdapat 1.343 dokumen dengan rincian untuk pendapatan daerah sebanyak 13 dokumen, belanja daerah 1.328 dokumen, dan pembiayaan daerah sebanyak dua dokumen.
“Mudah-mudahan ini menjadi awal baik kita dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024,” katanya.
Baca juga: Pemprov Banten sebut inflasi di awal 2024 cukup terkendali
Kemudian, Virgo berharap seluruh Kepala OPD di daerahnya untuk segera melakukan upaya percepatan persiapan dalam rangka pelaksanaan APBD 2024 setelah masing-masing menerima DPA-nya, sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa dilakukan secara maksimal di tahun 2024 ini.
Terkait dengan pelaksanaan APBD 2023, kata Virgojanti, untuk realisasi pendapatan yang semula ditargetkan sebesar Rp12,06 triliun terealisasi sebesar Rp11,57 triliun atau mencapai 95,97 persen.
Angka capaian kinerja pendapatan itu bila dilihat secara menyeluruh, posisi persentase Provinsi Banten berada di atas rata-rata nasional.
“Mudah-mudahan tahun 2024 akan bisa terealisasi lebih baik dari tahun 2023,” katanya.
Baca juga: Pj Gubernur Banten tegaskan ASN jaga netralitas dalam Pemilu 2024
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024