Jambi (ANTARA) - Gubernur Jambi, Fachrori Umar menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Pengembangan Family Farming (Pertanian Keluarga) dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yasin Limpo dalam puncak Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-39 di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Sabtu.
Dalam siaran pers Humas Pemprov Jambi menjelaskan, selain ditandatangani oleh Gubernur Jambi, MoU tersebut juga ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Utara dan Gubernur Sulawesi Tenggara.
Family Farming itu sebagai wujud kepedulian Pemerintah Provinsi Jambi dalam pengembangan pertanian, khususnya pertanian pangan yang diterapkan dalam kehidupan keluarga seperti Pengembangan Rumah Pangan Lestari (RPL).
Rumah Pangan Lestari yang dikembangkan selama ini di Provinsi Jambi memberikan manfaat yang cukup besar, terutama dalam pemenuhan kebutuhan keluarga akan pangan dan pemenuhan kebutuhan gizi keluarga seperti pemenuhan kebutuhan karbohidrat, protein, vitamin dan mineral.
Dengan penandatanganan MoU Family Farming ini, Kementerian Pertanian RI melalui Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI akan lebih memberikan perhatian khusus kepada Pemerintah Provinsi Jambi, Kalimantan Utara dan Sulawesi Tenggara terutama dalam hal pengembangan pertanian keluarga. Sehingga keluarga bisa terhindar dari kerawanan pangan dan kekurangan gizi, dalam arti keluarga bisa mengonsumsi pangan yang sehat dan aman.
Sementara Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, secara resmi membuka perayaan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-39 di Provinsi Sulawesi Tenggara tepatnya di Desa Puudambu, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan.
Mentan RI, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan dua tema yang diusung dalam perayaan HPS ke-39 tahun 2019 itu. Pertama tema internasional yakni "Our actions are our future healthy diets for a zero hunger world,". Dan kedua tema nasional, yakni "Teknologi Industri Pertanian dan Pangan Menuju Indonesia Lumbung Pangan Dunia 2045,".
Syahrul menambahkan tema itu dipilih dengan pertimbangan antara lain bahwa bangsa yang mandiri dan merdeka harus memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
"Indonesia berpotensi besar untuk mewujudkan kedaulatan pangan, sehingga Kementan terus bekerja keras dalam menerapkan Teknologi Industri Pertanian untuk mewujudkan peningkatan dan kesejahteraan petani dan pemenuhan lumbung pangan dunia 2045," jelasnya.
Menurut dia, untuk mewujudkan itu, perlu adanya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Melalui HPS ini diharapkan dapat membangun pertanian berkelanjutan ramah lingkungan sebagai paradigma pembangunan pertanian ke depan.
"Kita berharap gubernur, bupati, partai politik, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan memiliki cara pandang yang baik dan yang wajib bagi semua pihak untuk memajukan pertanian. Sebab masalah pertanian adalah masalah perut dan pertahanan pangan menyangkut pertahanan negara," terang Mentan.
Mentan Limpo-Gubernur Jambi teken MoU pengembangan pertanian keluarga
Sabtu, 2 November 2019 21:53 WIB
Selain ditandatangani oleh Gubernur Jambi, MoU tersebut juga ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Utara dan Gubernur Sulawesi Tenggara