Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengkhawatirkan di tengah perang dagang China dan Amerika Serikat, pengusaha Indonesia bukannya mengambil peluang tetapi justru hanya berjualan dokumen.
Saat penutupan Rapat Koordinasi Nasional Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) di Jakarta, Kamis, Susi bercerita ia membaca artikel di mana sebanyak 14 ribu metrik ton tuna loin dari China tidak bisa masuk ke pasar AS.
Pasalnya, AS menerapkan tarif impor hingga lebih dari 250 persen terhadap China.
"Mestinya ini digantikan ikan-ikan dari Indonesia. Ikan-ikan milik perusahaan Indonesia," katanya.
Ia mengaku tidak ingin kejadian pada 2001-2004 terulang kembali. Kala itu, China dikenakan tarif impor udang sekitar 70-100 persen oleh AS. Sementara Indonesia hanya dikenakan tarif impor sebesar 12 persen.
Namun, yang dilakukan pengusaha Indonesia justru memberikan dokumen untuk mengatasnamakan barang asal China, Thailand, atau Vietnam itu sebagai produk Indonesia.
"Jadi ada kesempatan bukan dipakai untuk meningkatkan produksi pertambakan udang, kita mengambil jalan pintas jualan dokumen saja," katanya.
Atas kejadian tersebut, AS pun marah dan mengancam untuk mengembargo udang Indonesia.
Berdasarkan cerita tersebut, Susi mengingatkan kejadian itu terulang dan Indonesia harus memanfaatkan peluang emas perang dagang itu dengan benar.
Ia juga meminta bantuan Kepolisian Air (Polair) untuk memastikan impor tuna dari China ke Indonesia tidak direekspor ke AS.
"Kita hanya dapat stempel saja, perusahaan Indonesia dapat komisi 10 persen per kg, bukan itu yang kita ingin, tapi kita ingin produksi meningkat supaya bisa memperkerjakan banyak orang kita," imbuhnya.
