Pemprov Banten hemat Rp200 miliar dari pemangkasan perjalanan dinas ASN

Serang, Banten (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memproyeksikan penghematan anggaran daerah hingga Rp200 miliar dari pemangkasan perjalanan dinas dan optimalisasi transformasi budaya kerja aparatur sipil negara (ASN).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi di Serang, Banten, Selasa, menjelaskan langkah efisiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.

Menurut dia, pemangkasan pengeluaran difokuskan pada pengurangan perjalanan dinas, optimalisasi kerja secara hibrida, serta efisiensi penggunaan fasilitas pemerintah.

"Hasil efisiensi anggaran tersebut diproyeksikan mencapai sekitar Rp200 miliar dan akan dialokasikan untuk program yang berdampak langsung kepada masyarakat, seperti program pembangunan infrastruktur jalan," kata Deden saat membuka Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah se-Provinsi Banten.

Baca juga: Efisiensi, DPRD Banten pangkas anggaran perjalanan dinas

Selain pembangunan infrastruktur jalan, dana hasil penghematan tersebut juga akan diarahkan untuk mendukung program prioritas daerah lainnya, salah satunya perluasan akses pendidikan gratis yang pada tahun ajaran baru mendatang akan mencakup madrasah swasta di wilayah Banten.

Dalam rapat koordinasi triwulan pertama tahun anggaran 2026 itu, Deden juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah kabupaten dan kota agar belanja daerah wajib bersinergi dengan agenda strategis pemerintah pusat.

"Pengelolaan keuangan daerah harus mampu mendukung pencapaian target pembangunan nasional, termasuk pengawalan belanja daerah agar selaras dengan Astacita, 17 program prioritas, serta target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen," tegasnya.

Baca juga: Pemkot Tangerang kurangi belanja perjalanan dinas hingga 50 persen

Lebih lanjut, Deden turut menyoroti tantangan berat yang dihadapi pemerintah daerah terkait implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, khususnya mengenai aturan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

"Kami di daerah menghadapi tantangan besar dalam memenuhi ketentuan ini. Hampir seluruh daerah mengalami kesulitan yang sama. Oleh karena itu, kami berharap adanya solusi dari pemerintah pusat," ujarnya.

Di tengah tantangan tersebut, Deden meminta pemerintah daerah tetap mengutamakan pembelanjaan wajib pada sektor-sektor krusial, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan dasar guna mengentaskan kemiskinan serta menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Baca juga: Bupati Tangerang kurangi dan tunda perjalanan dinas SKPD ke luar negeri