Digitalisasi layanan kependudukan di Banten dipercepat

Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Banten mendorong integrasi sistem kependudukan di seluruh kabupaten dan kota guna percepatan digitalisasi layanan kependudukan.

Hal tersebut agar pelayanan bisa diakses secara daring tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil.

Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah dalam keterangannya di Kota Serang, Minggu menyoroti masih adanya kendala masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran.

Baca juga: Disdukcapil catat 5.000 warga Kota Serang belum perekaman KTP-el

Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat digitalisasi layanan agar akses publik menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien.

“Banyak masyarakat yang masih mengeluhkan pelayanan administrasi kependudukan, terutama soal KTP. Karena itu, saya minta sistemnya harus dipermudah dan dipercepat,” ujar Dimyati.

Menurutnya, era birokrasi yang berbelit sudah harus ditinggalkan. Pemerintah Provinsi Banten, kata Dimyati, tengah mendorong integrasi sistem kependudukan di seluruh kabupaten dan kota agar pelayanan bisa diakses secara daring tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil.

“Saya sudah minta Kepala Dinas DP3AKKB untuk melakukan monitoring dan mempermudah administrasi pelayanan kependudukan. Kalau bisa, masyarakat tidak perlu datang ke kantor Disdukcapil,” tegasnya.

Baca juga: Gerai Disdukcapil Kota Tangerang di mal bisa layani ganti KTP-el rusak

Ia mencontohkan, pengajuan akta kelahiran seharusnya dapat dilakukan secara digital hanya dengan mengirimkan data melalui sistem daring resmi.

“Kalau ada kelahiran anak, cukup kirimkan berkas melalui sistem. Sudah ada NIK, tinggal diserahkan bukti-buktinya. Begitu juga dengan perpindahan penduduk antarwilayah, semua harus dipermudah,” jelasnya.

Dimyati menilai digitalisasi bukan sekadar inovasi teknis, melainkan wujud keadilan pelayanan bagi seluruh warga. Ia menegaskan bahwa pelayanan publik yang baik harus memberikan kemudahan, kepastian, dan kepuasan bagi masyarakat.

“Pelayanan publik di era kami harus semakin mudah dan cepat. Termasuk layanan administrasi kependudukan yang terintegrasi di seluruh kabupaten dan kota,” katanya.

Wakil gubernur berharap reformasi pelayanan publik di bawah kepemimpinan Gubernur Banten Andra Soni dan dirinya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Saya berharap seluruh layanan publik bisa benar-benar prima dan membuat masyarakat happy,” ujarnya menegaskan.

Baca juga: 178 warga Tangerang ubah status agama di KTP