Lebak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menangani kemiskinan dengan strategi tiga skema pendekatan guna mendorong peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat setempat.
Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lebak Widy Ferdian di Lebak, Selasa, menyebutkan tiga skema pendekatan tersebut, pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan.
Ia mengatakan keterlibatan OPD sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, di antaranya Dinas Sosial memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penerima Bantuan Iuran (BPJS PBI) dan pelaksanaan Sekolah Rakyat.
Baca juga: Daftar tunggu haji di Kabupaten Lebak sampai 28 tahun
Selain itu, beberapa program dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), di antaranya bantuan rumah layak huni dan pembangunan sanitasi serta air bersih, infrastruktur jalan hingga pelosok-pelosok kecamatan dan desa untuk kemudahan akses ekonomi.
Dinas Pertanian dengan mengembangkan pertanian padi organik seluas 5.000 hektare, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui penyaluran domba, Dinas Perikanan dengan menyalurkan bantuan benih ikan, Dinas Koperasi dan UKM dengan melakukan peningkatan kualitas UMKM agar naik kelas dan bantuan inkubator kemasan dan perijinan.
Ia mengatakan pengurangan kantong-kantong kemiskinan dengan meningkatkan akses ke pusat pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang melibatkan Dinas Pendidikan serta Dinas Kesehatan.
"Kami meyakini dengan tiga skema pendekatan itu dipastikan ke depannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat memutus mata rantai kemiskinan," kata Widy.
Dia menyebut penanganan kemiskinan dilakukan di 28 kecamatan dengan spesifikasi strategi yang beragam sesuai dengan potensi alam.
Program pengentasan kemiskinan itu secara umum disampaikan ke pemerintah pusat untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem nol persen.
Penyebab kemiskinan di Kabupaten Lebak, antara lain rendahnya pendidikan, sedangkan adanya Sekolah Rakyat salah satu upaya memutuskan mata rantai kemiskinan di daerah itu.
Baca juga: Bapanas gulirkan program bantuan pangan di Lebak
Pemkab menyiapkan lahan seluas 8,8 hektare di Panggarangan untuk pembangunan Sekolah Rakyat pada 2026.
Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Deni Iskandar mengatakan pihaknya saat ini mempersiapkan pelaksanaan penanaman padi organik seluas 5.000 hektare di sejumlah kecamatan.
"Kami menyalurkan bantuan benih padi organik untuk petani miskin agar dapat memenuhi ketersediaan pangan," katanya.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kabupaten Lebak Lingga Segara menyatakan pemerintah daerah melakukan rehabilitasi 50 rumah tidak layak huni (RTLH) dengan biaya Rp20 juta per unit yang dianggarkan di APBD setempat.
Pemerintah daerah setiap tahun mengalokasikan pembangunan RTLH untuk bantuan masyarakat miskin agar tinggal di rumah yang sehat dan layak huni.
"Kami minta pembangunan rumah layak huni itu benar-benar mengutamakan kualitas dan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan," katanya.
Baca juga: Cegah penyakit menular, Dinkes Lebak ajak warga budayakan PHBS
