Pemprov Banten matangkan skema sekolah gratis untuk MA swasta

Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tengah mematangkan persiapan program unggulan sekolah gratis bagi jenjang madrasah aliyah (MA) swasta sebagai upaya pemerataan keadilan pendidikan bagi seluruh masyarakat di wilayah tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Deden Apriandhi di Serang, Senin, menyatakan bahwa saat ini pihaknya sedang mengkaji formula terbaik agar pelaksanaan sekolah gratis di lingkungan madrasah tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Pemprov Banten saat ini sedang mengkaji formula terbaik untuk pelaksanaan sekolah gratis di madrasah aliyah. Kami harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Deden usai memimpin Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Provinsi Banten Tahun 2026 di Aula Inspektorat Provinsi Banten, KP3B Curug.

Baca juga: Program Sekolah Gratis di Banten telah jangkau lebih dari 60 ribu siswa

Deden menjelaskan, komitmen peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) ini sebelumnya telah dipayungi oleh Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pedoman Sekolah Gratis untuk SMA, SMK, dan SKh (sekolah khusus) swasta/sederajat. Program tersebut sudah berjalan pada tahun ajaran 2025–2026 bagi siswa kelas X.

Meskipun jenjang MA telah masuk dalam daftar penerima manfaat dalam pergub tersebut, Pemprov Banten menilai perlunya kajian yang lebih komprehensif. Upaya ini dilakukan untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian guna menghindari tumpang tindih kewenangan, mengingat secara struktural madrasah berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).

"Pak gubernur sangat memahami bahwa siswa madrasah aliyah merupakan masyarakat Banten. Karena itu, kami berupaya mencari skema yang tepat, aman secara regulasi, dan tidak mengambil alih kewenangan Kementerian Agama," tuturnya.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Banten dalam waktu dekat akan melakukan sinkronisasi dengan Kemenag terkait aspek hukum, tata kelola, hingga mekanisme teknis pelaksanaan di lapangan.

Baca juga: Tangerang siapkan Rp 68 miliar untuk tambah kuota sekolah gratis

Deden menekankan pentingnya komunikasi intensif antara pengelola madrasah, Kemenag, dan pemerintah provinsi agar data serta aspirasi yang masuk bersifat faktual sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Selain sinkronisasi regulasi, Pemprov Banten juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Dukungan lintas daerah dinilai krusial agar pembangunan sektor pendidikan dapat berjalan berkelanjutan.

"Sekolah gratis ini merupakan bagian dari ikhtiar bersama untuk meningkatkan kualitas SDM Banten. Bukan hanya soal kebijakan, tetapi bagaimana implementasinya berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Deden.

Program sekolah gratis di Banten merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah untuk menekan angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah di Tanah Jawara.

Baca juga: Pemprov Banten prioritaskan pembangunan sekolah baru demi pemerataan